Dari Hambalang, Presiden Prabowo Pimpin Rapat Khusus Karhutla : Tegaskan Penurunan Signifikan dan Perkuat Penegakan Hukum
Bogor, detektifswasta.xyz – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memimpin rapat terbatas secara virtual dari kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, pada Minggu, 3 Agustus 2025. Rapat ini melibatkan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, dengan fokus utama membahas langkah-langkah strategis penanganan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berpotensi meningkat akibat kondisi cuaca kering ekstrem.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam siaran pers resminya menyampaikan bahwa Presiden memberikan apresiasi tinggi kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam menekan angka kebakaran hutan di Tanah Air.
“Presiden memberikan apresiasi kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan kementerian terkait lainnya, serta tim penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atas usaha yang telah dilakukan untuk pencegahan dan penanganan karhutla,” ujar Seskab Teddy.
Luas Karhutla Menurun Signifikan Dua Tahun Terakhir
Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo juga menyoroti data positif terkait penurunan luas kebakaran hutan dan lahan secara nasional. Berdasarkan data resmi yang diterima dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), terjadi penurunan yang signifikan dari tahun ke tahun.
Pada 2024, total luas lahan yang terbakar tercatat sekitar 376.805 hektare, turun sekitar 33,3% dibandingkan tahun 2023. Penurunan ini dianggap sebagai indikator keberhasilan kolaborasi lintas sektor dalam upaya pencegahan karhutla.
Lebih menggembirakan lagi, hingga awal Agustus 2025, luas lahan yang terbakar tercatat hanya 8.955 hektare. Meskipun angkanya jauh lebih kecil, Presiden tetap meminta semua pihak tidak lengah.
“Presiden mengingatkan Tim Karhutla di pusat dan daerah untuk tetap waspada. Berdasarkan data BMKG, musim kemarau masih akan berlangsung hingga akhir Agustus 2025,” tegas Teddy.
Presiden Dorong Konsistensi Penegakan Hukum
Selain membahas capaian penurunan karhutla, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang konsisten terhadap pihak-pihak yang dengan sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan.
Penindakan terhadap pelaku pembakaran lahan, baik individu maupun korporasi, menjadi salah satu pilar utama strategi pemerintah dalam menekan karhutla yang kerap merugikan berbagai sektor mulai dari kesehatan masyarakat, kerusakan lingkungan, hingga ekonomi nasional.
“Penegakan hukum terhadap pelaku pembakar hutan dan lahan harus dilakukan secara tegas dan tanpa kompromi,” imbuh Seskab.
Pemerintah juga terus berupaya memperkuat koordinasi lintas lembaga dan mempercepat sistem tanggap darurat di daerah rawan karhutla, khususnya di Sumatera dan Kalimantan yang selama ini menjadi titik panas utama saat musim kemarau.
Langkah-Langkah Lanjutan di Tengah Ancaman Cuaca Ekstrem
Perubahan iklim global dan fenomena El Nino yang memperparah musim kemarau turut menjadi perhatian dalam rapat ini. Presiden Prabowo disebut memerintahkan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), KLHK, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) untuk memperkuat pemetaan wilayah rawan dan mempercepat tindakan pencegahan di lapangan.
Rapat juga menggarisbawahi pentingnya penggunaan teknologi untuk mendeteksi potensi karhutla lebih dini. Sistem pemantauan satelit, penguatan patroli udara, dan pelibatan masyarakat lokal di kawasan rentan kebakaran menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah.
Rapat terbatas yang digelar secara virtual dari Hambalang ini menunjukkan komitmen Presiden Prabowo untuk tetap responsif terhadap isu-isu strategis nasional, sekalipun dilakukan di luar Istana.
Siaga Tak Boleh Kendur
Meski angka kebakaran hutan dan lahan menunjukkan penurunan yang menggembirakan, Presiden Prabowo menekankan bahwa kerja belum selesai. Ancaman perubahan iklim, musim kemarau, dan potensi ulah pembakar hutan tetap harus menjadi perhatian utama pemerintah dan seluruh elemen masyarakat.
Dengan sinergi pusat-daerah dan langkah tegas penegakan hukum, pemerintah optimistis dapat menjaga kelestarian lingkungan dan menjamin keselamatan warga dari dampak buruk karhutla. (red)
