Pokja Pemilihan Balai Litbangkes Baturaja Menjawab :  “Pelaksanaan Tender Gunakan Peraturan Pemerintah 16 Tahun 2018 dan Permen PUPR 14 Tahun 2020”  

oleh
Detektifswasta.xyz

Agar tidak terjadi penundaan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium yang di dalamnya terdapat Laboratorium Terpadu Balai Litbangkes Baturaja, proses  pengadaan tetap dilanjutkan dan dilaksanakan dengan berpegangan pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya, Perlem LKPP Nomor 9 tahun 2018 dan Permen PUPR Nomor  14 tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.

Demikian dijelaskan Pokja Pemilihan Balai Litbang Kesehatan Baturaja Betriyon, SKM, Deriansyah Eka Putra, SKM, Ciptadi, SE, Cokky Dhian Ananda H, SKM, MKM dan Sugeng Riyanto, SKM  dalam surat No. KN.01.04/1/53/2021 Tgl. 9 Juli 2021 menjawab permintaan Klarifikasi/Konfirmasi DETEKTIFSWASTA  No. 028/Red-DS/W/06/2021 Tgl. 28 Juni 2021 mengenai  dugaan Pelanggaran Perpres No. 12 tahun 2021  dan Peraturan LKPP No. 12 tahun 2021 pada pelaksanaan Tender Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Laboratorium Balai Litbang Kesehatan  Baturaja Dana APBN tahun 2021 yang dilaksanakan mulai Tgl. 02 Juni 2021 atau sejak Peraturan LKPP No. 12 tahun 2021 diundangkan.

Dugaan penyimpangan tersebut telah ditayangkan di www.detektifswasta.xyz Tgl. 5 Juli 2021 dibawah judul “Tender di balai Litbangkes Baturaja Tahun 2021 Langgar Perpres 12 Tahun 2021, Perturan LKPP 12 Tahun 2021, Terancam Putus Kontrak”.

Menurut Pokja Pemilihan, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 658 tahun 2009 menugaskan Laboratorium Badan Litbangkes sebagai Laboratorium Pusat Rujukan Nasional untuk penyakit infeksi new-emerging dan re-emerging, dengan tugas melakukan pembinaan terhadap laboratorium pemeriksa di lapangan dan melakukan quality control melalui validitas terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Laboratorium pemeriksa, khususnya untuk Laboratorium yang baru memeriksa sampel kasus new-emerging atau re-emerging.

Jadi Laboratorium Balai Litbang Kesehatan Baturaja sebagai laboratorium penelitian untuk mendukung surveilans (mendukung Kesehatan Masyarakat), berbeda dengan laboratorium pelayanan, seperti yang ada di rumah sakit atau yang dilakukan Laboratorium klinis yang fungsinya untuk penanganan klinis pasien agar lebih akurat karena didukung diagnosis yang tepat.

Dalam upaya untuk penanganan pandemi Covid -19 dan penyakit infeksius lainnya, Balai Litbang Kesehatan Baturaja salah satu UPT Kementerian Kesehatan yang ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan spesimen Covid -19 berusaha untuk meningkatkan pelayanan dengan membangun Laboratorium yang di dalamnya terdapat laboratorium terpadu pada tahun 2021.

Saat ini pembangunan fisik gedung laboratorium terpadu sedang dilaksanakan. Terkait dengan adanya Perlem LKPP No. 12 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, “kami dari Pokja Balai Litbangkes Baturaja akan mengklarifikasi/konfirmasi atas surat yang disampaikan DETEKTIFSWASTA PERS tertanggal 28 Juni 2021 yang intinya meminta klarifikasi/konfirmasi terkait pemenang tender konstruksi. Dengan alasan,  pemenang tender Kualifikasi Usaha Perusahaan Non Kecil  (Menengah) tidak sesuai dengan Perpres No. 12 Tahun 2021 dan turunannya Perlem LKPP No. 12 tahun 2021 yang mensyarakatkan Usaha Kecil.

Menurut Pokja Pemilihan,  dalam Perlem LKPP Nomor 12/2021 terdapat aturan teknis seperti : mengubah jadwal pemilihan Hari Kerja menjadi Hari Kalender; Tidak memberlakukan reverse auction pada Tender/Tender Cepat Pekerjaan Konstruksi, Percepatan pemilihan melelaui tender tidak mengikat yang dilaksanakan mendahului persetujuan RKA K/L; Penghapusan Syarat Kemampuan keuangan dalam Persyaratan Kualifikasi; Penghapusan Rapat persiapan Penunjukan Penyedia; Penyesuaian persyaratan perpajakan menjadi pemenuhan status valid atas konfirmai Status Wajib Pajak ; Penghapusan kewajiban penetapan penambahan persyaratan kualifikasi/teknis oleh pejabat tinggi; Metode evaluasi penawaran untuk Pekerjaan Konstruksi adalah harga terendah dengan sistem gugur dan harga terendah dengan ambang batas (tidak ada evaluasi sistem nilai).

Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Penyedia dengan nilai Pagu Anggaran sampai dengan Rp 15.000.000.000,- (Lima Belas Milyar Rupiah) menggunakan Kualifikasi/Segmentasi Usaha Kecil kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dipenuhi oleh Usaha Kecil dan/atau Usaha Koperasi.

Dalam pelaksanaan tender pengadaan konstruksi pembangunan gedung Laboratorium yang di dalamnya terdapat Laboratorium terpadu pada Balai Litbangkes Baturaja menggunakan sistem tender – Pascakualifikasi satu File – Harga Terendah Sistem Gugur.

Tahapan tender pertama, pengumuman tender pertama tanggal 31 April 2021, jadwal pemasukan dokumen penawaran tanggal 31 April – 18 Mei 2021; jadwal evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga tanggal 18-20 Mei 2021. Hasil dari evaluasi tersebut dinyatakan gagal karena tidak ada perusahaan yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan teknis, Pokja Pemilihan melakukan Tender Ulang pada tanggal 21 Mei 2021.

Tahapan tender ulang I, pengumuman dan pemasukan penawaran dibuka kembali pada tanggal 21-28 Mei 2021, jadwal pemasukan dokumen penawaran tanggal 21-28 Mei 2021. Tahapan evaluasi administrasi, kualifikasi  teknis, dan harga Tender Ulang I pada tanggal 28 Mei – 2 Juni 2021. Hasil evaluasi tersebut dinyatakan gagal karena tidak ada perusahaan yang lulus evaluasi teknis. Pokja Pemilihan melakukan Tender Ulang ke II tanggal 2 Juni 2021.

Tahapan Tender Ulang II, pengumuman tender ulang ke II dimulai pada tanggal 2-8 Juni 2021, sedangkan pemasukan penawaran yaitu 2-10 Juni s.d jam 10.00 Wib. Evaluasi tender ulang ke II dilaksanakan Tgl. 10 – 15 Juni 2021 sampai ditetapkannya pemenang.

Perpres No. 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang ditetapkan pada tanggal 2 Februari 2021. Sesuai Pasal II angka 3 bahwa pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi/Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi tetap dilaksanakan sesuai Permen PUPR No. 14 tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia dan peraturan pelaksana; dan Permen PUPR No. 1 tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Melalui Penyedia sebagaimana telah diubah dengan Permen PUPR No. 20 tahun 2020, sampai diterbitkannya Peraturan Kepala Lembaga mengenai Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi/Pengadaan Konstruksi Terintegrasi.

Peraturan LKPP No. 12 tahun 2021 yang ditandatangani oleh kepala LKPP tanggal 31 Mei 2021 baru dipublikasikan pada tanggal 10 Juni 2021, sedangkan Pokja Pemilihan baru menerima informasi atas penetapan Peraturan LKPP No. 12 tahun 2021 tersebut pada tanggal 10 Juni 2021 melalui akun grup WA pengadaan, sedangkan pengumuman tender ulang konstruksi sudah dimulai pada tanggal 2-8 Juni 2021, Pokja sudah berinteraksi dengan peserta pada waktu penjelasan pekerjaan sesuai jadwal tanggal 4 Juni 2021 jam 9.00 sd 10.00 wib, sudah ada 11 perusahaan yang memasukkan penawaran.

Proses pemilihan penyedia ini merupakan tender ulang, dimana tidak ada perubahan besar syarat dan tender awal. Adanya perbedaan waktu antara terbitnya Perlem LKPP No. 12 tahun 2021 dengan publikasi yang diterima oleh Pokja, sedangkan jadwal tender ulang sudah disusun oleh Pokja sebelum publikasi Perlem tersebut dikeluarkan.

Waktu pelaksanaan pembangunan konstruksi gedung laboratorium pada Balai Litbangkes Baturaja direncanakan selama 165 hari kalender sesuai dengan kurva S yang disusun oleh perencana. Dengan memperhitungkan waktu pelaksanaan tersebut, tidak memungkinkan untuk dilakukan tender baru yang sesuai dengan ketentuan dalam Perlem LKPP No. 12 tahun 2021 sehingga dapat mengakibatkan terhambatnya tujuan dari pemeriksaan spesimen Covid – 19 umumnya untuk wilayah Sumatera Selatan dan khususnya wilayah Kabupaten OKU.

Dimasukkannya persyaratan ISO, dikarenakan pembangunan Laboratorium ini merupakan pekerjaan kompleks karena di dalamnya terdapat Laboratorium BSL 2 untuk pemeriksaan Covid 19 maka diperlukan persyaratan ISO yang sudah ditetapkan oleh kepala Badan Litbangkes No. KN.02.03/I/29325/2021.

Dengan mempertimbangkan hal diatas, pengadaan konstruksi pembangunan gedung  Laboratorium pada Balai Litbangkes Baturaja tetap dilanjutkan dengan tetap berpegangan pada Pemerintah Pemerintah No. 16 tahun 2018 karena proses pengadaan sudah berjalan sebelum Perlem LKPP No. 12 tahun 2021 diumumkan dan bukan merupakan sebuah kesengajaan oleh Pokja Pemilihan.

Pokja Pemilihan menegaskan, agar tidak terjadi penundaan pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung laboratorium yang di dalamnya terdapat Laboratorium Terpadu Balitbangkes Baturaja maka proses pengadaan tetap dilanjutkan dan dilaksanakan dengan berpegangan pada Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya, Perlem LKPP No. 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia dan Permen PUPR No. 14 tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.  

Menanggapi Penjelasan Pokja Balitbangkes Baturaja No. KN.01.04/1/53/2021 tanggal 9 Juli 2021 yang intinya membenarkan pelaksanaan Tender Ulang ke-2  Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Laboratorium Kesehatan Baturaja Dana APBN tahun 2021 yang dilaksanakan mulai tanggal 2 Juni 2021 belum berpedoman dengan Peraturan LKPP No. 12 tahun 2021 yang diundangkan/mulai berlaku tanggal 2 Juni 2021 tetapi mempedomani Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2018, Peraturan LKPP No. 9 tahun 2018 dan Peraturan Menteri PUPR No. 14 tahun 2020,  Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAK) Kota Palembang Boni Budi Yanto yang dihubungi seusai melakukan  aksi demo di Kejaksaan Tinggi Sumsel  (23/07/2021)   mengatakan,  penjelasan   itu  jelas – jelas merupakan bukti pelanggaran Perpres No. 12 tahun 2021 dan Peraturan LKPP No. 12 tahun 2021 bahkan berpotensi melanggar  Undang-Undang (UU) No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan.

“Kasih waktu saya Bang, nanti saya siapkan data – data aturan yang diduga ditabrak”, kata Boni Budi Yanto(ps/bersambung)