FPPS Resmi Berdiri, Pemimpin Redaksi Sumsel Desak Transparansi Anggaran Advertorial
Palembang, detektifswasta.xyz – Dunia pers di Sumatera Selatan memasuki babak baru dengan lahirnya Forum Pemimpin Redaksi dan Penerbit Sumatera Selatan (FPPS). Forum ini merupakan transformasi dari Serikat Pemimpin Redaksi dan Penerbit Sumatera Selatan (SPPS) yang resmi berganti nama dalam rapat organisasi di Kantor Media Investigasi Detektif Swasta, Sabtu (27/09/2025).
Keputusan perubahan nama disepakati bulat oleh 14 pemimpin redaksi dan pimpinan perusahaan media yang tergabung di dalamnya. Dengan status keanggotaan ex officio, forum ini bersifat otomatis melekat selama seseorang menjabat sebagai pemimpin redaksi atau pimpinan media.
Ketua FPPS, H. Syahril Fauzi, menegaskan bahwa langkah penyegaran ini penting agar organisasi mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, khususnya di era digital yang penuh tantangan.
“Kami ingin forum ini lebih inklusif, dinamis, dan responsif. FPPS hadir untuk memperkuat sinergi antar-media, serta menjaga independensi dan integritas pers di Sumatera Selatan,” ujarnya didampingi Wakil Ketua Siagian dan Sekjen Pudiyaka.
FPPS diharapkan bukan hanya menjadi wadah koordinasi, melainkan juga pusat kolaborasi lintas platform, baik media cetak, online, televisi, maupun radio.
Transparansi Anggaran Advertorial Disorot
Dalam rapat perdana ini, isu minimnya transparansi anggaran advertorial di sejumlah instansi pemerintah kembali mencuat. Para pimpinan media menilai masih banyak lembaga publik yang menutup-nutupi alokasi dana untuk publikasi dan advertorial.
Syahril menegaskan FPPS akan segera melayangkan surat resmi kepada instansi terkait agar terbuka terhadap permintaan informasi, sesuai dengan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
“Informasi anggaran adalah hak masyarakat. Jika tetap ditutup-tutupi, kami tidak segan menempuh langkah hukum hingga melapor ke Komisi Informasi. Ini soal akuntabilitas publik,” tegasnya.
Selain persoalan anggaran, forum juga menyoroti sejumlah kegiatan pembangunan di Sumsel yang dinilai berpotensi menimbulkan masalah, baik karena pelaksanaan tidak sesuai aturan maupun adanya indikasi penyimpangan.
FPPS menegaskan bahwa media memiliki tanggung jawab moral sebagai pengawas sosial untuk memastikan pembangunan berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak pada masyarakat.
“Kami tidak akan ragu mendorong aparat penegak hukum turun tangan jika ditemukan adanya dugaan pelanggaran atau tindak pidana,” tambah Syahril.
Dengan lahirnya FPPS, diharapkan tercipta ruang komunikasi yang lebih kuat antar-pemimpin media. Forum ini juga diharapkan mampu menjadi motor penggerak dalam memperjuangkan kepentingan pers, memperkuat ekosistem media lokal, serta menjaga kualitas pemberitaan yang kredibel.
FPPS optimistis dapat menjadi jembatan komunikasi antara media, masyarakat, dan pemerintah, sekaligus menjadi pengawal demokrasi di tingkat daerah. (rel)
