Proyek Pengendalian Banjir Sungai Sekanak dan Lambidaro Tahun 2022, Terhambat Pembebasan Lahan

oleh

Detektifswasta.xyz – Pemerintah Kota Palembang bersama pihak – pihak terkait diharapkan dapat segera membebaskan Sempadan Sungai Sekanak Segmen Ilir Barat dan Sungai Lambidaro Segmen Hilir Kota Palembang khususnya lokasi proyek tahun 2022 yang merupakan bagian dari Program Strategis Pembangunan Kota Palembang Tahun 2020 – 2023.

Pelaksanaan proyek Pengendalian Banjir Sungai Lambidaro Segmen Hilir dan Sungai Sekanak Segmen Ilir Barat Kota Palembang sepanjang 1,5 Km, 12 Ha yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA) Sumatera VIII Provinsi Sumatera Selatan BBWS Sumatera VIII melalui PT. Duta Permata Lestari dengan nilai kontrak sebesar Rp 77.586.136.337,25 sejak bulan Mei 2022 lalu, hingga saat ini belum berjalan seperti yang direncanakan.

Sebagian besar Sempadan Sungai yang akan dibangun mulai dari depan Ramayana Jl. Radial sampai ke samping gedung DPRD Provinsi Sumatera Selatan masih dipenuhi berbagai Utilitas milik Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD) dan Swasta serta bangunan rumah permanen.

Khusus di sepanjang Sempadan Sungai Sekanak Jl. Bintan (samping/belakang gedung DPRD Sumsel) masih terdapat puluhan rumah permanen milik warga berdiri kokoh dan belum terlihat tanda – tanda akan dilakukan pembebasan.

Pemantauan DETEKTIFSWASTA ke lokasi proyek (01/11/2022), pekerjaan yang sedang dilaksanakan di Jl. Bintan dan belakang gedung DPRD hanya sekitar 200 meter.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sungai dan Pantai Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA) Sumatera VIII Provinsi Sumatera Selatan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera VIII Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Akson Nurhanafi, ST,. M. Eng yang dikonfirmasi DETEKTIFSWASTA baru – baru ini, membenarkan jika sebagian besar Sempadan Sungai Sekanak dan Sungai Lambidaro yang akan dikerjakan tahun 2022 ini belum Clear and Clean.

“Progress fisik pekerjaan belum seperti kita targetkan padahal pekerjaan dilapangan sudah dimulai sejak bulan Mei 2022 lalu. Berbagai ulititas dan bangunan yang berada di sepanjang Sempadan sungai yang akan dikerjakan belum juga dipindahkan”, ungkap Akson.

Kita berharap agar Pemerintah Kota Palembang dan pihak – pihak terkait yang selama ini memanfaatkan Sempadan Sungai tersebut dapat segera memindahkan Utilitas/Bangunan mereka dengan biaya sendiri. “Tidak ada ganti rugi, karena Sempadan Sungai itu milik negara”, tegas Akson.

Proyek Pengendalian Banjir Sungai Lambidaro – Sekanak Kota Palembang merupakan Program Strategis Pembangunan Kota Palembang 2020-2023 dan Major Project pengembangan wilayah metropolitan dengan melakukan penataan landscape pada Sungai Sekanak serta fasilitas umum dan untuk pengendalian daya rusak air di sepanjang aliran  Sungai Lambidaro dan Sungai Sekanak.

“Kita dari Kementerian hanya melaksanakan pembangunan sesuai permintaan Pemerintah Kota Palembang dengan perjanjian lahan sudah siap bangun (Clear and Clean)”, papar Akson seraya menegaskan pihak terus berupaya agar pekerjaan di lapangan dapat berjalan lancar.

Sebelumnya, tahun 2021 Kementerian PUPR) telah  merampungkan pekerjaan Pengendalian Banjir Sungai Sekanak sepanjang 800 Meter, meliputi Pekerjaan Restorasi berupa pembangunan Jalan Inspeksi dan peningkatan lansekap dengan mengedepankan  aspek humanisme Hasil pembangunan tersebut kini sudah dinikmati masyarakat Kota Palembang.

Permintaan Konfirmasi DETEKTIFSWASTA No. 06/Red-DS/W/09/2022 tanggal 06 September 2022 yang dilayangkan DETEKTIFSWASTA kepada Walikota Palembang Harnojoyo, Sekretaris Daerah Ratu Dewa dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Palembang A. Bastari, sampai berita ini ditulis tak mendapat tanggapan
Dipihak lain dalam papan Pemberitahuan yang dipasang Pemerintah Daerah Kota Palembang di pinggir Sungai Sekanak, sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kota Palembang No. 15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2032, “dilarang mendirikan bangunan kecuali bangunan dengan syarat tertentu sesuai perizinan dan aturan yang berlaku dalam garis sempadan sungai bertanggul 3 meter dari bibir sungai”

Pada papan pemberitahuan tersebut juga dicantumkan sanksi/ancaman hukum menurut Pasal 70 (1) Undang-Undang No. 26 tahun 2007 yang berbunyi “setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang telah mengakibatkan perubahan fungsi ruang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500 Juta”

Ketua LSM OBOR Sumatera Selatan, Munson Pasaribu yang dimintai tanggapannya seputar permasalahan banyaknya Utilitas/Bangunan di sepanjang Sempadan Sungai Sekanak dan Sungai Lambidaro yang belum dibebaskan itu mengatakan, sudah seharusnya Pemerintah Kota Palembang bertindak tegas sesuai dengan Perda No. 15 tahun 2012 dan peraturan perundang-undangan terkait.

“Kementerian PUPR sudah menyiapkan anggaran untuk pembangunan, kalau pekerjaan itu tidak bisa diselesaikan, kita warga Kota Palembang lah yang akan rugi. Pada prinsipnya kita siap mendukung pembangunan tersebut”, tegas Munson. (ps)