Detektifswasta.xyz
Jakarta,- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, realisasi pembiayaan utang pemerintah hingga April 2021 mencapai Rp410,1 triliun. Jumlah ini setara 34,8 persen dari target APBN yang mencapai sebesar Rp1.177,4 triliun.
Bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, realisasi pembiayaan utang pemerintah ini mengalami kenaikan sebanyak 80,83 persen (yoy). Pada April 2020, realisasi pembiayaan utang pemerintah sebesar Rp226,8 triliun.
“Pembiayaan utang ini adalah untuk menopang kebutuhan pembiayaan yang non utang, termasuk untuk investasi,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual APBN Kita edisi Mei 2021, Selasa, 25 Mei 2021.
Adapun pembiayaan utang tersebut berasal dari penarikan utang baru melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp416,7 triliun, naik 79,90 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penerbitan SBN ini sudah 34,52 persen dari target APBN sebesar Rp1.207,3 triliun.
Selain itu, pembiayaan utang ini juga dipenuhi melalui pembelian SBN oleh Bank Indonesia (BI) melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia pertama. Dalam hal ini, bank sentral membeli SBN di pasar perdana melalui mekanisme pasar, termasuk di dalamnya melalui skema lelang utama, Greenshoe Option (GSO), dan Private Placement.
“Kontribusi SBN oleh BI dan melalui SKB I telah mencapai Rp108,43 triliun, dalam bentuk pembelian SUN Rp68,8 triliun, dan SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) sebesar Rp39,6 triliun,” paparnya.
Sri Mulyani juga mengakui adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebanyak Rp254,19 triliun hingga akhir April 2021. Ini karena penyangga (buffer) yang carry over dan juga karena kebutuhan belanja.
“Serta strategi pembiayaan karena antisipasi adanya kenaikan inflasi yang terjadi di Amerika Serikat yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian di dalam pembiayaan kita,” pungkasnya. (Ril/el)
