Prabowo Larang Keras Pembakaran Hutan, Pemerintah Siapkan Teknologi Alternatif
Jakarta, detektifswasta.xyz – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan sikap tegas pemerintah terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla), dengan menyatakan larangan total terhadap praktik pembukaan lahan melalui pembakaran. Dalam rapat terbatas yang digelar di Jakarta, Presiden menyampaikan bahwa tidak akan ada toleransi terhadap pihak mana pun, terutama korporasi, yang lahannya terbakar. Sabtu, 2 Agustus 2025.
Rapat terbatas tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo dan dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Kehutanan, Kepala BNPB, Kepala BMKG, Panglima TNI, Kapolri, dan para Kepala Staf Angkatan.
Menko Polkam Budi Gunawan menyampaikan bahwa arahan Presiden sangat jelas : pembakaran sebagai metode pembukaan lahan tidak lagi bisa ditoleransi. “Namun demikian, Bapak Presiden memberikan dukungan penuh untuk pembukaan lahan menggunakan alat-alat modern berteknologi tinggi dan ramah lingkungan,” ujar Budi Gunawan dalam siaran pers.
Komitmen Alternatif Teknologi untuk Pembukaan Lahan
Sebagai bagian dari pendekatan komprehensif, pemerintah akan menggulirkan program bantuan teknologi modern untuk masyarakat dan korporasi yang membutuhkan lahan untuk kegiatan pertanian maupun usaha. Bantuan tersebut mencakup penyediaan alat berat, teknologi land clearing ramah lingkungan, hingga pendampingan teknis dari kementerian terkait.
Presiden menegaskan bahwa kebutuhan ekonomi masyarakat tidak boleh dikorbankan, namun metode yang digunakan harus bertanggung jawab terhadap lingkungan. “Bapak Presiden berkomitmen menyediakan akses terhadap teknologi modern yang lebih efisien dan tidak merusak lingkungan,” tambah Menko Polkam.
Program bantuan ini akan dimulai dari wilayah-wilayah rawan karhutla seperti Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Masyarakat dan perusahaan akan mendapatkan pelatihan serta pendampingan teknis tentang metode pembukaan lahan yang berkelanjutan.
Hasil Positif : Angka Hotspot Turun Signifikan
Menko Polkam juga mengapresiasi hasil kerja Desk Koordinasi Karhutla yang terbukti berhasil menekan jumlah kebakaran secara signifikan dibandingkan tahun 2024. “Keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras tim gabungan dari BNPB, Kementerian Kehutanan, TNI, Polri, BMKG, dan seluruh elemen yang tergabung dalam Desk Karhutla,” ujarnya.
Penanganan karhutla dilakukan melalui pendekatan terintegrasi, mulai dari modifikasi cuaca oleh BMKG, water bombing dengan helikopter, hingga pemadaman darat oleh gabungan pasukan dari BNPB, TNI-Polri, dan Manggala Agni. Pemerintah juga memanfaatkan teknologi pemantauan satelit untuk deteksi dini titik-titik panas dan percepatan respons.
Diplomasi Regional : Indonesia Tak Mau Lagi Dianggap Penyebab Asap
Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya menjaga nama baik Indonesia di mata dunia, terutama negara-negara tetangga yang selama ini terdampak asap lintas batas. “Target kita jelas, tidak ada lagi komplain dari negara tetangga tentang asap kiriman dari Indonesia. Ini adalah komitmen diplomasi dan tanggung jawab regional kita,” kata Menko Polkam Budi Gunawan.
Dalam waktu dekat, sistem koordinasi lintas daerah akan diperkuat. BMKG akan terus memberikan sistem peringatan dini (early warning system) dan pemantauan cuaca secara real-time untuk mendukung respons cepat.
Karhutla Jadi Model Nasional Penanganan Krisis Lingkungan
Pemerintah berharap keberhasilan penanganan karhutla tahun ini bisa menjadi model nasional untuk pengelolaan lingkungan berbasis kolaborasi, teknologi, dan tanggung jawab bersama. Sejalan dengan komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi karbon dan melindungi biodiversitas, pendekatan ini diharapkan terus berlanjut dan dikembangkan untuk tahun-tahun mendatang.
Langkah-langkah strategis ini menunjukkan bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo tidak hanya fokus pada pembangunan, tapi juga pada perlindungan ekosistem dan integritas lingkungan, sebagai bagian dari fondasi kemerdekaan sejati bangsa. (red)
