detektifswasta.xyz

Pembangunan Kampus Politeknik Pariwisata Palembang diatas lahan seluas 20,33 Hektardi Komplek Jakabaring Sport City Palembang yang dilaksanakan oleh Kementerian Pariwisata secara bertahap sejak tahun 2016hingga tahun 2020 ini diduga menyimpan sejumlah penyimpangan. Dari dugaan pelanggaran PERPRES PENGADAAN hingga potensi dugaan Korupsi puluhan miliar rupiah.
Data dan Informasi yang dihimpun DETEKTIFSWASTA bersama KOALISI MEDIA & LSM PEMANTAU PENGADAAN, Pembangunan Kampus Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Palembang dimulai tahun 2016 oleh Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Pekerjaan yang dilaksanakan berupa Pengadaan Jasa Masterplan dan DED Pembangunan Kampus Poltekpar Palembang oleh PT. Pandu Persada dengan nilai kontrak sebesar Rp 3.460.054.000,-.
Selanjutnya, mulai tahun 2017 dilanjutkan dengan Pembangunan Fisik oleh Satuan Kerja (Satker) Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Palembang dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Zulkifili Harahap selaku Direktur Poltekpar Palembang dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sigit Widodo.


Selama selama 3 tahun anggaran berturut-turut (2017 s/d 2019) pekerjaan pembangunan gedung dilaksanakan PT. Nindya Karya (Persero) total nilai kontrak sebesar Rp 372.293.519.926,- dengan rincian tahun 2017 sebesar Rp 105.491.888.000,- ; tahun 2018 Rp 136.226.738.026,- dan tahun 2019 sebesar Rp 130.574.893.900,-
Disamping itu pada tahun 2019 lalu masih terdapat 2 paket lagi Pekerjaan Fisik, yakni : Pembuatan Mock Up Room Laboratorium Divisi Kamar, nilai HPS Rp 1.128.143.970 yang dikerjakan oleh CV. Citra Muda Lestari (Makassar – Sulsel) nilai kontrak Rp 1.015.901.358, 71 ; dan Pembuatan Restaurant Praktek (Fine Dining), nilai HPS Rp 1.698.759.169,- dilaksanakan CV. Khayla (Bandar Lampung) nilai kontrak Rp 1.486.407.468,70. “Dana yang sudah terserap untuk Pembangunan Fisik sampai tahun 2019 sudah sebesar Rp 374.795.828.752,-
Sementara untuk Pekerjaan Fisik Tahun 2020 dengan judul pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu danHotel Praktek Politeknik Pariwisata Palembang, nilai HPS Rp 91.606.093.768,56 dilaksanakan PT. Mintarda Sejahtera (Banda Aceh) selaku pemenang tender dengan harga penawaran/terkoreksi sebesar Rp 85.341.128.623,49.
Hasil Investigasi DETEKTIFSWASTA, progress fisik pekerjaan tahun 2020 per Akhir Agustus 2020 diperkirakan belum mencapai 10% padahal pekerjaan sudah berjalan 16 Minggu dan Kontraktor sudah menerima Uang Muka sebesar 20% dari Nilai Kontrak.
Sebelumnya, Security Pekerjaan Pembangunan Gedung Poltekpar Palembang Tahun 2020,Rian Juliansyah yang ditemui DETEKTIFSWASTA di lokasi pekerjaaan (09/08/2020) lalu mengatakan, “Pekerjaan dilapangan baru dimulai pada Tgl. 06 Juli 2020 lalu, Papan Nama Pekerjaan belum dipasang, nanti kalausudah dipasang akan saya kirimkan”, kata Rian sembari meminta nomor kontak DETEKTIFSWASTA.

Sesuai data yang tercantum pada Papan Nama Proyek Lanjutan Pembangunan Gedung Kuliah dan Hotel Praktek Politeknik Pariwisata Palembang Tahun 2020 yang dikirimkan Rian ke nomor HP/WA DETEKTIFSWASTA pada 25 Agustus 2020, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan Tgl. 12 Mei 2020 bersamaan dengan penandatanganan Kontrak antara PPK dengan PT. Mintarda Sejahtera selaku Pelaksana Pekerjaan, Masa Pelaksanaan 234 Kalender (sampai 31 Desember 2020) dan Masa Pemeliharaan 180 Hari Kalender, dan Nilai Kontrak Rp 41.531.961.174,28.
Informasi lain yang dihimpun KOALISI MEDIA & LSM PEMANTAU PENGADAAN (DETEKTIFSWASTA, Transformasi, Bidik Sumsel, MAKI, BKI & BARETA) terdapat sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan Pembangunan Gedung Poltekpar Palembang yang perlu mendapat penjelasan dari Direktur Poltekpar selaku Pengguna Anggaran (PA) dan pihak – pihak lain yang terkait dalam pembangunan.
Seperti Pembangunan Tahun 2018 dengan Kontrak Lumsum, terdapat sejumlah Pekerjaan bernilai PULUHAN MILIAR yang diduga tidak dikerjakan dengan dalih karena ada persoalan masalah Lahan dengan masyarakat. Pertanyaannya, apakah dananya dikembalikan ke Kas Negara atau dialihkan ke pekerjaan lain.
Menurut Ir. Feri Kurniawan Deputy MAKI Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) didampingi Boni Budi Yanto Kepala Perwakilan BARETA Sumsel dan Ketua Umum BKI Muchtar Maduron, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk Pekerjaan Konstruksi yang membutuhkan Pembebasan Lahan, SPPBJ dapat diterbitkan apabila : Administrasi untuk pembayaran ganti rugi, termasuk untuk pemindahan hak atas tanah telah diselesaikan ; Administrasi untuk pembayaran ganti rugi sebagian lahan telah diselesaikan, untuk pembebasan lahan yang dilakukan secara bertahap; dan/atau Administrasi perizinan pemanfaatan tanah telah diselesaikan.
Feri menambahkan untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Poltekpar Palembang dengan Kontrak Lumsum : Kontrak didasarkan atas produk/keluaran (output based), Ruang lingkup kemungkinan kecil berubah; danDetaid Engineering Design (DED) dan Spesifikasi Teknis Lengkap dan Akurat.
DATA PEKERJAAN KONSTRUKSI/FISIKAPBN T.A 2017 -2020
TAHUN ANGGARAN | KODE RUP | NAMA PEMENANG | LINGKUP PEKERJAAN |
---|---|---|---|
NAMA PAKET | HARGA PENAWARAN/ | DALAM RUP | |
NILAI HPS | TERKOREKSI/ | ||
HASIL NEGOSIASI/ | |||
NILAI KONTRAK | |||
2017 | 2380386 : Pembangunan Gedung Politeknik Pariwisata Palembang, Rp117.363.000.000,,- | PT. Nindya Karya (Persero) – Jakarta | Volume 2 Gedung |
Rp105.491.888.000- | |||
(89,88% dari HPS) | |||
2018 | 24684386/15916987 : Pembangunan Gedung, Rp 137.724.528.978,06 | PT. Nindya Karya (Persero) | Pembangunan Gedung Rektorat dan Office, Masjid, Gedung Asrama Mahasiswa, Gedung Asrama Mahasiswi, Gedung Kuliah Program Studi Pengelola Konvensi dan Acara, Cottage 3 Tipe, Gedung Kantin, Konstruksi Sarana Lingkungan dan Infrastruktur Kawasan Kampus Gedung Perkuliahan Politeknik Pariwisata |
Rp 136.226.738.026,68 (98,91% dari HPS) | |||
2019 | 1) 3871386 : Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu dan Hotel Praktek,Rp146.001.445.543,75 | PT. Nindya Karya (Persero) | Gedung Kuliah Terpadu 1 Unit 6 Lantai Luasan 5.652 M2, Hotel Praktek 1 Unit 7 Lantai Luasan 8.507 M2 |
Rp 130.574.893.900,- | |||
2) 3950386/21709970 : Pembuatan Mock Up Room Laboratorium Divisi kamar Poltektekpar Palembang, | -0.8943 | ||
Rp1.128.143.970,- | |||
3) 3952386: Pembuatan Restaurant Praktek (Fine Dining) Poltekpar Palembang, Rp1.698.759.169,- | |||
CV. Citra Muda Lestari (Makassar – Sulsel) | |||
1015901358.71 | |||
(90,05% dari HPS) | |||
CV. Khayla (Bandar Lampung) | |||
1486407468.7 | |||
(87,49% dari HPS) | |||
2020 | 4158386 : Lanjutan Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu dan Hotel Praktek Politeknik Pariwisata Palembang, Rp91.606.093.768,56 | PT. Mintarda Sejahtera (Banda Aceh) | Lanjutan Pembangunan (Tahap II) berupa Arsitektur, Mekanikal dan Elektrikal untuk Gedung kuliah Terpadu Luasan 8.600 M2 & Hotel Praktek , |
Rp85.341.128.623,49 (93,16% dari HPS) | Luasan 11.000 M2 | ||
Nilai Kontrak Ditandatangani Tgl. 12-05-2020) | |||
41531961174.28 |
LANGGAR PERPRES PENGADAAN
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa sejumlah paket Pengadaan Barang dan Jasa dilingkup Politeknik Pariwisata Palembang yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kementerian Pariwisata diduga keras melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Data yang sampai saat ini tertayang di Website LPSE Kemenpar, Pemenang Tender/ Seleksi Umum Pekerjaan Jasa Konsultan Managemen Konstruksi Pembangunan Gedung Poltekpar Palembang Tahun 2018, Nilai HPS Rp 2.851.640.000,- , Kode Tender 2739386, Kode RUP 15913175 adalah PT. RIAU MULTI DIMENSI dengan harga Penawaran/Terkoreksi/Hasil Negosiasi Rp 2.141.177.500,- Skor Akhir 918,0
Tetapi Pemenang yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan pekerjaan adalah PT. UNI TRI CIPTA yang merupakan Pemenang Cadangan dengan Harga Tawaran/Terkoreksi/Hasil Negosiasi Rp 2.735.700.000,- Skor Akhir 9161,0. Tindakan PPK yang menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan kemudian menandatangani Perikatan Kontrak dengan PT. Uni Tri Cipta berpotensi mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 594.522.500,- yang merupakan selisih harga tawaran PT. Riau Multi Dimensi selaku Pemenang Seleksi dengan harga tawaran PT. Uni Tri Cipta selaku Pemenang Cadangan.
Penyimpangan yang juga diduga terjadi pada Pekerjaaan Tahun 2019 yakni Pekerjaaan Desain Konstruksi dan Pelaksanaaan Pekerjaan Konstruksi dilaksanakan pada tahun anggaran yang sama (Tahun 2019).
Kontrak Pekerjaan Jasa Konsultansi PERENCANAAN DED PEMBANGUNAN BARU GEDUNG KULIAH TERPADU 6 LANTAI, PERENCANAAN PEMBANGUNAN BARU GEDUNG LABORATORIUM HOTEL PRAKTEK 7 LANTAI, Nilai HPS Rp 3.737.492.000,- yang dikerjakan PT. Yodya Karya (Persero), Nilai Kontrak Rp 2.098.305.000,- ditandatangani pada 13 Maret 2020, dan Kontrak PEKERJAAN FISIK PEMBANGUNAN GEDUNG KULIAH TERPADU 6 LANTAI, PEMBANGUNAN BARU GEDUNG LABORATORIUM PRAKTEK 7 LANTAI yang dilaksanakan PT. Nindya Karya (Persero), Nilai Kontrak Rp 130.574.893.900,- ditandatangani pada Tgl. 15 Agustus 2020.
Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dan Peraturan LKPP No. 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 11b. 1.2 yang mengatur Desain Konstruksi yang dilaksanakan pada tahun anggaran yang sama dengan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, haruslah Desain Konstruksi bersifat Mendesak ; atau Desain Konstruksi bersifat Standar, risiko Kecil, tidak memerlukan waktu yang lama untuk menyelesaikan, dan tidak memerlukan penelitian yang mendalam melalui laboratorium yang diindikasikan akan membutuhkan waktu yang lama.
Penyimpangan yang lebih fatal terjadi pada Pemilihan Jasa KONSULTANSI MK PEMBANGUNAN BARU GEDUNG KULIAH TERPADU 6 LANTAI, PEMBANGUNAN BARU GEDUNG LABORATORIUM PRAKTEK 7 LANTAI, Dana APBN 2019, Nilai Pagu Rp 3.039.000.000,- Kode RUP 20065832 yang seharusnya dilaksanakan dengan Sistem Pengadaan SELEKSI UMUM.
Pemilihan Penyedia diduga keras dilaksanakan dengan metode Penunjukan Langsung/Non tender secara manual. Baik proses Pemilihan maupun Hasil Pemilihan sampai saat ini tidak tertayang di Website LPSE. Kemenpar.
“Bila benar dilaksanakan dengan Penunjukan Langsung, POKJA Pemilihan dan PPK telah melakukan penyalahgunaan wewenangyang merupakan pelanggaran berat Perpres No. 16 tahun 2018”, kata Feri Kurniawan.
DATA PEKERJAAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI APBN T.A 2016 – 2020
TAHUN | NAMA SATUAN KERJA | KODE TENDER | NAMA PEMENANG | DUGAAN PENYIMPANGAN |
---|---|---|---|---|
ANGGARAN | KODE RUP | HARGA TAWARAN | ||
NAMA PAKET | NILAI KONTRAK | |||
NILAI HPS | ||||
2016 | Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung (STPB) | 2037386 : Pengadaan Jasa Masterplan dan DED Pembangunan Kampus POLTEKPAR Palembang, | ||
Rp 3.500.000.000,- | PT. Pandu Persada | |||
Rp3.460.054.000,- | ||||
2017 | Politeknik Pariwisata (POLTERPAR) Palembang | 2344386 : | ||
Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi (MK) Pembangunan Politeknik Palembang | Arkitek Team Empat | |||
2005410000 | ||||
Rp1.812.015.700,- | ||||
2345386 : Analisis Dampak Lingkungan Pembangunan Gedung Politeknik Pariwisata Palembang | ||||
Politeknik Pariwisata (POLTEKPAR) Palembang | Rp915.145.000,- | |||
2017 | ||||
PT. Pandu Persada | ||||
Rp861.537.600,- | ||||
2018 | Politeknik Pariwisata (POLTEKPAR) Palembang | 2739386: Pekerjaan Jasa Konsultansi Managemen Konstruksi Pembangunan Gedung Politeknik Palembang | PT. Riau Multi Dimensi | Yang ditunjuk menjadi Pemenang |
2851640000 | PT. Uni Tri Cipta, Pemenang Cadangan | |||
Rp2.141.177.500,- | Nilai Kontrak | |||
2735700000 | ||||
Selisih Harga | ||||
Rp 594.522.500,- | ||||
2019 | Politeknik Pariwisata (POLTEKPAR) Palembang | 3385386 : Perencanaan DED Pembangunan Baru Gedung Kuliah Terpadu 6 Lantai; Perencanaan Pembangunan Baru Gedung Laboratorium Hotel Praktek 7 Lantai | PT. Yodya Karya (Persero) | Perencanaan dan Pekerjaan Fisik Dilaksanakan pada tahun yang sama |
37374920000 | Padahal bukan Pekerjaan MENDESAK | |||
2098305000 | ||||
Kode RUP (20065832) Jasa Konsultan MK Pembangunan Baru Gedung Kuliah Terpadu 6 Lantai; Pembangunan Baru Gedung Laboratorium Hotel Praktek 7 Lantai | ||||
3039000000 | ||||
Pemilihan Penyedia Tidak Dilakukan dengan SELEKSI melalui LPSE Kemenpar SPSE 4.3. Diduga dilakukan dengan PENUNJUKAN LANGSUNG secara Manual | ||||
3976386: Jasa Konsultansi Review Masterplan dan Penyusunan DED Convention Hall, Sport Centre, Asrama Putra, Asrama Putri, Cottage, Infrastruktur dan Lansekap TA 2019 | ||||
4094970000 | ||||
Politeknik Pariwisata (POLTEKPAR) Palembang | - | |||
2019 | TIDAK DITAYANGKAN | |||
Politeknik Pariwisata (POLTEKPAR) Palembang | ||||
PT. Artepak Arkindo | ||||
2019 | Rp3.760.515.000,- | |||
2020 | Politeknik Pariwisata (POLTEKPAR) Palembang | 4111386: Konsultan Managemen Konstruksi Lanjutan Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu dan Hotel Praktek Politeknik Pariwisata Palembang | Arkitek Team Empat | |
3150125000 | ||||
2944122500 | ||||
4159386 : Jasa Konsultansi Review Master Plan dan Penyusunan DED Gedung Convention Hall dan Asrama Putra Putri,Rp2.360.050.000 | ||||
Politeknik Pariwisata (POLTEKPAR) Palembang | ||||
2020 | PT. Inti Mulia Multi Kencana | |||
SUDAH DILAKSANAKAN PADA TAHUN 2019 | ||||
2232065000 |
PEKERJAAN TUMPANG TINDIH
Penyimpangan yang juga berpotensi merugikan/memboroskan keuangan negara diduga terjadi pada Pekerjaan Tahun 2020 yakni Pengadaan Jasa Konsultansi Review Master Plan dan Penyusunan DED Gedung Convention Hall dan Asrama Putra Putri, Nilai HPS Rp 2.360.050.000,- Kode Tender 4159386 yang dimenangkan/dikerjakan oleh PT. Inti Mulia Multi Kencana, Harga Tawaran Rp 2.232.065.000,-
Pekerjaan yang diduga sama telah dilaksanakan pada tahun 2019 lalu dengan judul JASA KONSULTANSI, REVIEW MASTERPLAN DAN PENYUSUNAN DED CONVENTION HALL, SPORT CENTRE, ASRAMA PUTRA, ASRAMA PUTRI, COTTAGE, INFRASTRUKTUR DAN LANSEKAP, Kode RUP 21898164, Kode Tender 3976386, Nilai HPS Rp 4.094.970.000,- oleh PT. Artepak Arkindo, Nilai Kontrak Rp 3.760.515.000,-
Wartawan DETEKTIF SWASTA yang sudah beberapa kali mencoba menemui Direktur Poltekpar Palembang Zulkifli Harahap dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sigit Widodo untuk Konfirmasi belum berhasil menemui kedua pejabat Kementerian Pariwisata itu. Surat Permintaan Konfirmasi Tgl. 04 September 2020 No. 04/Red-DS/W/09/2020 dan Tgl. 14 September 2020 No. 014/Red-DS/W/09/2020 yang dilayangkan kepada Direktur Poltekpar Palembang dan Direktur Utama PT. Nindya Karya (Persero) juga belum mendapat tanggapan.
Perlu diketahui , jumlah dana APBN yang sudah terserap untuk Pekerjaan Konstruksi (Pekerjaan Fisik dan Jasa Konsultansi Konstruksi) Pembangunan Kampus Politeknik Pariwisata Palembang dari 2016 – 2019 berjumlah Rp 392.562.956.052,- yakni sebesar Rp 374.795.828.752 untuk Pekerjaan Fisik dan sebesar Rp 17.767.127.300,- Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi.
Sementaradalam tahap pelaksanaan Kontrak Tahun 2020 Pekerjaan Fisik sebesar Rp 41.042.136.174,- dan Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp 5.510.175.000,-. Dengan demikian sampai akhir tahun 2020 nanti, Pembangunan Kampus Poltekpar Palembang akan menghabiskan dana sebesar Rp 439.605.092.226,- dengan rincian sebesar Rp 416.327.789.926,- untuk Pekerjaaan Fisik dan Rp 23.277.302.300,- untuk Jasa Konsultansi Konstruksi. (tim)