Tender Pekerjaan Penyempurnaan Sarana dan Prasarana Bumi Perkemahan Gandus Langgar Permen PUPR 14 Tahun 2020, Karo Pengadaan dan Kadis Perkim Sumsel Bungkam

oleh
Detektifswasta.xyz

Tender  Pekerjaan Konstruksi yang pelaksanaannya dimulai sebelum tanggal 02 Juni 2021 tetap berpedoman  pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 tahun 2020 yang mengatur paket Pekerjaan Kontruksi dengan  nilai HPS diatas Rp 2,5 Miliar sampai dengan Rp 50 Miliar diperuntukkan bagi Penyedia Jasa Kualifikasi Menengah. 

Pelaksanaan tender pekerjaan konstruksi  Penyempurnaan Sarana dan Prasarana  Bumi Perkemahan Gandus  sumber  dana APBD Sumsel tahun 2021, nilai HPS Rp 2.821.844.729,96  kode tender 113021  yang dimulai tanggal 28 April 2021 (Pengumuman Pascakualifikasi – Red)  diduga keras  melanggar Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan PERPRES Nomor  16 tahun 2018 tentang PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR)  Nomor 14 tahun 2020 tentang STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN JASA  KONTRUKSI  MELALUI PENYEDIA.

Paket  pekerjaan konstruksi  yang diperuntukkan bagi Penyedia Jasa Konstruksi KUALIFIKASI USAHA MENENGAH (Non Kecil) itu justru dimenangkan oleh  CV. Wavindo Utama sebuah perusahaan Kualifikasi  USAHA KECIL   dengan Harga Penawaran/Penawaran Terkoreksi Rp 2.790.797.593,31 dan Hasil Negosiasi sebesar   Rp 2.789.312.000,- atau 98,84% dari nilai HPS.

Sesuai  data yang tertayang di  website LPSE Sumselprov SPSE 4.3, dalam Pengumuman Tender/Dokumen Pemilihan  kode tender 113021 PENYEMPURNAAN SARANA DAN PRASARANA BUMI PERKEMAHAN GANDUS, nilai HPS Rp 2.821.844.729,96  sumber dana APBD tahun 2021,  Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan pada  UKPBJ Pemprov Sumsel  menetapkan Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas : Perusahaan Non Kecil (Kualifikasi Usaha MENENGAH) yang memiliki  SBU Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersil  BG004.  Persyaratan tersebut sesuai dengan PERPRES Nomor 12 tahun 2021 dan PERMEN PUPR Nomor  14 tahun 2020.

Anehnya,  Pokja  Pemilihan justru melanggar Dokumen Pemilihan yang dibuatnya  sendiri karena dalam tahap Evaluasi  meluluskan  penawaran CV. Wavindo Utama yang nota bene tidak memenuhi syarat kualifikasi. Penawaran CV. Wavindo Utama seharusnya  GUGUR  karena tidak memenuhi persyaratan Kualifikasi yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan,  dan selanjutnya dilakukan TENDER ULANG.

Penyimpanganpun terus berlanjut.  Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau sebutan lainnya  pada Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan yang sebenarnya memiliki kewenangan menolak atau menerima Hasil Tender yang ditetapkan Pokja Pemilihan,   langsung  menerbitkan SPPBJ dan selanjutnya  menandatangani perikatan kontrak dengan CV. Wavindo Utama selaku penyedia jasa Penyempurnaan Sarana dan Prasarana Bumi Perkemahan Gandus  dengan nilai kontrak sebesar  Rp 2.798.312.000,-.

KPA/PPK dengan sengaja turut serta melegalisasi   pelanggaran  PERPRES Nomor  12 tahun 2021 dan Permen PUPR Nomor 14 tahun 2020 yang diduga  dilakukan Pokja Pemilihan.

Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan selaku Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Muzakkir, ST, MT dan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan Ir. Basyaruddin Akhmad, M.Sc  selaku Pengguna Anggaran yang dikonfirmasi DETEKTIFSWASTA melalui surat Nomor 01/Red-DS/W/07 tanggal 01 Juli 2021 hingga  berita ini ditayangkan masih bungkam. (Tim)