Palembang, detektifswasta.xyz – Masa depan industri kelapa sawit Indonesia kembali menjadi sorotan dalam Andalas Forum VI yang digelar di Hotel Aryaduta Palembang pada 16–17 April 2026. Forum tahunan yang diinisiasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) cabang se-Sumatera ini menghadirkan para akademisi, praktisi, hingga pemangku kepentingan untuk membahas arah kebijakan sawit nasional di tengah tantangan global.
Dalam forum tersebut, para pakar sepakat bahwa penguatan peran Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP) serta implementasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) menjadi kunci dalam menjaga daya saing dan keberlanjutan industri sawit Indonesia.
Guru Besar Kebijakan Agribisnis IPB, Bayu Krisnamurthi, menegaskan bahwa hubungan antara Indonesia dan sawit bersifat strategis dan tidak terpisahkan. Industri ini, menurutnya, menyerap sekitar 16 juta tenaga kerja serta menyumbang sekitar 64 persen devisa ekspor sektor pertanian.
“Indonesia butuh sawit, dan sawit butuh Indonesia. Namun, pengelolaannya harus berbasis kebijakan terintegrasi yang menyeimbangkan energi, pangan, dan keberlanjutan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya diplomasi ekonomi dalam menjaga akses pasar global, terutama di tengah meningkatnya tekanan terhadap komoditas sawit terkait isu lingkungan dan standar keberlanjutan internasional.
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko BPDP, Zaid Burhan Ibrahim, menyampaikan bahwa lembaganya berperan sebagai instrumen fiskal dalam menjaga keberlanjutan industri sawit, mulai dari program biodiesel, peremajaan sawit rakyat, hingga riset dan inovasi.
“Pembiayaan diarahkan untuk meningkatkan daya saing global dengan tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan,” katanya.
Dari sisi pembiayaan, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Selatan, Bambang Pramono, menilai sektor sawit masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan.
“Risiko pembiayaan sawit relatif lebih rendah dibanding komoditas pertanian lainnya. Namun, tantangan ke depan adalah implementasi pembiayaan hijau serta peningkatan produktivitas yang harus diiringi hilirisasi,” jelasnya.
Isu keberlanjutan menjadi salah satu topik krusial dalam forum ini. Guru Besar IPB, Rizaldi Boer, menilai sawit memiliki potensi besar sebagai aset karbon dalam mitigasi perubahan iklim.
Namun, ia juga mengingatkan sejumlah tantangan serius, seperti deforestasi, konflik lahan, hingga lemahnya penegakan hukum.
Sementara itu, Petrus Gunarso dari Lembaga Literasi Dayak menegaskan bahwa sawit tidak selalu menjadi penyebab utama deforestasi.
“Berdasarkan pemetaan satelit selama 40 tahun, sawit tidak identik dengan deforestasi. Kesalahan definisi sering memicu kebijakan yang tidak tepat,” ujarnya.
Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Gulat Manurung, menyoroti ketimpangan produktivitas antara petani kecil dan perusahaan besar.
“Petani adalah aktor kunci, tetapi produktivitas mereka masih tertinggal. Ini harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Di sisi regulasi, akademisi Universitas Jember, Ermanto Fahamsyah, menekankan pentingnya harmonisasi aturan serta percepatan pembentukan Undang-Undang Perkelapasawitan guna memberikan kepastian hukum.
Penguatan sertifikasi ISPO menjadi perhatian utama dalam menghadapi pasar global. Direktur Hilirisasi Kementerian Pertanian, Kuntoro Boga Andri, menyebut ISPO kini diperkuat sebagai standar nasional yang bersifat mandatori.
Sementara itu, Muhammad Badiul Ulum menekankan pentingnya digitalisasi audit berbasis geolokasi untuk menjaga kredibilitas sertifikasi di pasar global.
Dari sektor industri, Ismu Zulfikar menegaskan bahwa ISPO harus dipandang sebagai nilai tambah bisnis, bukan sekadar kewajiban administratif.
Dalam sesi teknologi, Sinar Mas Agro Resources and Technology melalui Farah Saufika menyoroti pentingnya sistem ketelusuran digital (traceability) dalam rantai pasok sawit.
Sementara akademisi Universitas Sriwijaya, Julian Supardi, menyebut teknologi blockchain dapat mempercepat sertifikasi sekaligus meningkatkan transparansi data.
Andalas Forum VI menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, antara lain penguatan kebijakan berbasis keberlanjutan, percepatan peremajaan sawit rakyat, pengembangan pembiayaan hijau, serta penguatan diplomasi ekonomi internasional.
Selain itu, forum juga mendorong pembentukan badan otoritas sawit serta percepatan Undang-Undang Perkelapasawitan sebagai fondasi regulasi yang kuat.
Forum ini menegaskan bahwa masa depan sawit Indonesia sangat bergantung pada transformasi tata kelola yang terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan. Dengan sinergi lintas sektor, industri sawit diyakini tetap menjadi motor penggerak ekonomi nasional sekaligus bagian dari solusi global dalam menghadapi perubahan iklim. (red)
