detektifswasta.xyz – Indonesia
Presiden Jokowi meminta seluruh pemerintah daerah untuk memperhatikan ketersediaan pangan di wilayahnya masing-masing, hal ini sekaligus merespons laporan Organisasi Pangan Dunia atau Food and Agriculture Organization (FAO) pada April 2020 mengenai ancaman krisis pangan.
Mengutip dari Kumparan, menurut Jokowi, data ketersediaan pangan harus valid, sehingga hal ini bisa menjadi rujukan dalam merumuskan kebijakan secara tepat.
“Saya minta para gubernur, bupati, dan wali kota agar betul-betul perhatikan ketersedian pangan di wilayah masing-masing. Dalam hal ketersedian pangan, saya minta bupati dan wali kota berhati-hati, sekali lagi hati-hati. Ketersediaan data yang valid sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang tepat,” ujar Jokowi dalam Rakornas Inflasi secara virtual, Kamis (22/10/2020).
Presiden melanjutkan, pemerintah pusat sendiri telah memiliki sistem informasi pangan, yakni Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS). Untuk itu, ia pun meminta pemda memiliki sistem informasi serupa.
“Sinergikan dengan data-data yang ada di daerah, buat neraca pangan daerah yang akurat, agar jika ada persoalan kekurangan pangan bisa dengan cepat kita atasi,” jelasnya.
Selain itu, pemda juga diminta membuat data produksi dan konsumsi pangan di daerahnya masing-masing. Sehingga dengan data tersebut, bisa diketahui apakah daerah itu kekurangan atau kelebihan pangan.
“Kita akan ketahui dengan cepat mana provinsi yang kekurangan dan data yang kelebihan. Dan berdasarkan data tersebut perdagangan antardaerah bisa didorong dan kerja sama antardaerah bisa diperkuat,” tambahnya. (El)
