Anggota DPR Ribka Tjiptaning “Ngegas” Menolak Vaksin Covid-19, Bagaimana Tanggapan Pemerintah?

oleh
Detektifswasta.xyz

Meski terus ‘ngegas’ menolak vaksin Covid-19, Anggota DPR dari PDIP, Ribka Tjiptaning dipastikan tidak akan sampai dipenjara.

Pasalnya, pemerintah tidak akan memberikan sanksi pidana kepada anak buah Megawati itu, juga kepada siapapun yang tak mau divaksin Covid-19.

Dalam beberapa hari terakhir, Ribka sangat vokal menolak vaksin Covid-19. Penolakan pertama kali disampaikan oleh penulis buku “Aku Bangga Jadi Anak PKI” ini saat rapat kerja dengan Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, di DPR.

Di depan Menkes, dia menolak vaksinasi Covid. Tak hanya bagi dirinya, Ribka juga menolak anak atau cucunya divaksin. Alasannya, ada sejumlah vaksinasi berdampak buruk bagi kesehatan.

Dia juga meminta, pemerintah tidak melakukan pemaksaan kepada masyarakat yang menolak vaksinasi. Menurutnya, pemaksaan vaksinasi adalah bentuk pelanggaran HAM.

Karena sikap kerasnya ini, Ribka ditegur Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Namun, teguran Hasto itu tak membuat Ribka stop mengkritisi vaksin.

Sehari kemudian, Rabu (13/1), Ribka kembali mengkritik vaksin. Dia menyebut vaksin Sinovac sebagai barang rongsokan, karena di China sendiri sudah jarang dipakai.

Selain itu, vaksin yang sudah disuntikkan ke Presiden Jokowi belum jelas keamanannya.

Bagaimana tanggapan pemerintah? Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), Dante Saksono Harbuwono mengatakan, belum ada sanksi bagi penolak vaksinasi Covid-19.

Pemerintah masih mengupayakan pendekatan persuasif kepada masyarakat tentang pentingnya vaksinasi.

“Belum ditetapkan punishment (hukuman) kepada orang yang tidak mau divaksin Covid-19,” kata Dante, saat memberikan keterangan pers di RS Cipto Mangunkusumo, Jakarta, kemarin.

Hal senada dikatakan Menkes Budi Gunadi Sadikin. Menurut dia, pemerintah akan terus mensosialisasikan manfaat vaksin Covid-19.

“Ini bisa memberikan dampak yang lebih baik untuk mengajak rakyat ikut program vaksinasi ini,” ujar Budi.

Disinggung terkait penyataan Wamen Hukum dan HAM, Eddy Hiariej yang pernah menyebut penolak vaksin bisa dipenjara 1 tahun, Budi menyatakan, pola komunikasi itu sudah ditegur dalam rapat kabinet.

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly juga memastikan tak ada sanksi pidana bagi warga masyarakat yang menolak vaksin.

Masyarakat hanya diimbau untuk mengikuti program vaksinasi. Namun begitu, bagi masyarakat yang tak ingin divaksin akan diberikan sanksi administrasi.

Bagaimana tanggapan PDIP terkait sikap kadernya yang menolak vaksin? Sekretaris Fraksi PDIP di DPR, Bambang Wuryanto memastikan akan menertibkan setiap anggota dewan yang tidak sejalan dengan arahan partai.

Menurutnya, semua pasukan yang di luar barisan, akan ditertibkan.“Dijamin tegak lurus arahan partai,” ujar Bambang.

Namun, kata Bambang, penertiban itu bukan diberikan sanksi tertulis maupun lisan, tetapi diarahkan agar satu suara.“Tidak ada sanksi, tertib pikirannya, tertib barisannya,” ucap Bambang.

Epidemiolog Universitas Andalas (Unand) Sumatera Barat, Defriman Djafri angkat bicara mengenai sikap Ribka yang menolak vaksin Covid-19. Sebagai dokter, kata dia, Ribka seharusnya paham bagaimana cara kerja dan efektivitas vaksin selama ini.

“Sebagai Wakil Rakyat juga, Ribka semestinya bisa membantu pemerintah menjelaskan kebaikan vaksin kepada masyarakat,” ujar Defriman.

Epidemiolog dari Universitas Airlangga (Unair), Laura Navika Yamani menilai, alasan Ribka yang tak mau divaksin karena vaksinasi polio dan kaki gajah yang disebutnya memakan korban di Tanah Air, tak mendasar.

Menurut Laura, secara global, vaksin polio sangat berdampak baik dan tingkat keberhasilannya tinggi. (sam)