DI BPTD IV RIAU DAN KEPULAUAN RIAU Tender Proyek Kemenhub Diduga Langgar Perpres 12 Tahun 2021

oleh
Detektifswasta.xyz

Pelaksanaan pemilihan penyedia sedikitnya 5 paket Pekerjaan Jasa Konstruksi dana APBN tahun 2022  di Balai Pengelola Transportasi Darat  Wilayah Provinsi Riau dan Kepulauan Riau diduga tidak  sesuai dengan Prinsip Pengadaan Barang/Jasa  yang dalam Peraturan Presiden  (Perpres)  No.  12 tahun 2021 tentang perubahan Perpres No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yakni   Efisien;  Efektif; Transparan;  Terbuka ; Bersaing; adil; dan  Akuntabel    

Adanya sejumlah  indikasi penyimpangan dapat dilihat  pada Pengumuman  Pemilihan dan Hasil Pemilihan yang dilaksanakan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik  (SPSE) LPSE. Kemenhub.

Hasil Penelusuran DETEKTIFSWASTA,  pada pelaksanaan Pengadaan Langsung 3 paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi, Pejabat Pengadaan menggunakan   Model Dokumen Pemilihan/Jenis Pengadaan tidak dikenal/tidak ada dalam Peraturan LKPP No. 12 tahun 2021 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI PENYEDIA.

Dalam LAMPIRAN V Peraturan LKPP No. 12 tahun 2021 terdapat 30 Jenis  Model Dokumen Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Melalui Penyedia. Khusus untuk PENGADAAN LANGSUNG JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI  hanya  ada 2  Jenis Pengadaan/Model Dokumen Pemilihan (MDP) yaitu Model Dokumen Pemilihan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Konstruksi Perorangan, dan  Model Dokumen Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Konstruksi Badan Usaha

Sedangkan Pengadaan Langsung 3  Paket  Jasa Konsultansi Konstruksi  di Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD)  Wilayah IV Provinsi  Riau dan Kepulauan Riau  (Kepri) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang dimenangkan oleh satu penyedia jasa   menggunakan  Model Dokumen Pemilihan   JASA KONSULTANSI BADAN USAHA NON KONSTRUKSI,    yaitu :    Kode Paket 87695114  SUPERVISI PENGADAAN DAN PEMASANGAN RAMBU SUNGAI DI DAS SIAK, Nilai HPS Rp 65.897.700,- Jenis Pengadaan : JASA KONSULTANSI BADAN USAHA NON KONSTRUKSI; Pemenang : CV. Safta Ekatama Konsultan,  Hasil Negosiasi Rp 65.000.000,- ; Kode Paket 87691114 SUPERVISI PENGADAAN DAN PEMASANGAN RAMBU SUNGAI DI DAS INDRAGIRI, Nilai Pagu Rp 65.897.700,-; Jenis Pengadaan : JASA KONSULTANSI BADAN USAHA NON KONSTRUKSI; Pemenang CV. Safta Ekatama Konsultan, Hasil Negosiasi Rp 65.000.000,- ; dan  Kode Paket 87693114  SUPERVISI PENGADAAN DAN PEMASANGAN RAMBU SUNGAI DI DAS KAMPAR, Nilai HPS Rp 65.897.700,-; Jenis Pengadaan : JASA KONSULTANSI BADAN USAHA NON KONSTRUKSI; Pemenang : CV. Safta Ekatama Konsultan, Hasil Negosiasi Rp 65.000.000,-

 Pejabat  Pembuat Komitmen (PPK) seharusnya  menolak menandatangani kontrak  3  paket  Pengadaan Langsung  JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI BADAN USAHA itu   karena  Dokumen Pemilihan/Jenis Pengadaan   tidak dikenal/tidak ada  dalam LAMPIRAN V Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021, dan mengusulkan kepada Kepala BPTD Wilayah IV selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)  untuk memerintahkan Pejabat Pengadaan melaksanakan  Pengadaan Langsung  dengan terlebih dahulu memperbaiki  Model Dokumen Pemilihan

PEMENANG TENDER HARGA TERTINGGI

Penyimpangan diduga terjadi pada pelaksanaan Tender 2 paket pekerjaan konstruksi dengan  Metode Pascakuafikasi Satu File – Harga Terendah Sistem Gugur.  Yakni : Kode Tender 8556114 PENGADAAN DAN PEMASANGAN RAMBU SUNGAI DI DAS KAMPAR, sumber dana APBN 2022, Metode Pengadaan TENDER – PASCAKUALIFIKASI SATU FILE – HARGA TERENDAH SISTEM GUGUR;  Nilai HPS Rp 934.053.244,-, Pemenang Tender CV. Hanin Tama dengan Harga Penawaran/Penawaran Terkoreksi Rp 889.541.107,22

“Peserta tender Harga Penawaran Terendah yang dinyatakan LULUS EVALUASI adalah  TRANS ASELABAR ABADI dengan  Harga Penawaran/Penawaran Terkoreksi  sebesar  Rp 872.388.626,83. Tetapi  pemenang   tender yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan  adalah   CV. Hanin Tama  peserta tender  Harga Penawaran Tertinggi   sebesar Rp 889.541.107,22 atau terdapat Selisih Harga sebesar Rp 17.152.481 (Tujuh belas juta seratus lima puluh dua ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah)

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) seharusnya  menolak menerbitkan SPPBJ dan mengusulkan kepada KPA agar  menyatakan   hasil  tender  tersebut  GAGAL  karena ditemukan penyimpangan dalam proses Evaluasi yakni peserta tender yang ditetapkan menjadi pemenang tender bukan peserta yang menyampaikan harga penawaran terendah yang lebih menguntungkan keuangan negara, dan selanjutnya memerintahkan  POKJA Pemilihan untuk  melakukan Evaluasi Ulang

Selanjutnya, Kode Tender 843386114 REVITALISASI UPPKB MUARA LEMBU (LELANG TIDAK MENGIKAT), sumber dana LAINNYA 2022,  nilai HPS paket Rp 27.770.730.000,-,  pemenang tender  PT. Jumindo Indah Perkasa dengan Harga Penawaran/Penawaran Terkoreksi sebesar  Rp 24.967.316.700,-

Meskipun satu peserta tender yang Lulus Evaluasi, POKJA  Pemilihan  tidak melakukan KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS DAN HARGA tetapi langsung menetapkan PT. Jumindo Indah Perkasa menjadi Pemenang Tender dengan Harga Penawaran Terkoreksi Rp 24.967.316.700,-

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) seharusnya  juga menolak  menerbitkan SPPBJ dan mengusulkan kepada KPA  untuk  memerintahkan  POKJA Pemilihan  agar  melakukan KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS DAN HARGA

Kepala BPTD Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri, Syaifuddin Ajie Panatama, ATD, MT  yang dikonfirmasi DETEKTIFSWASTA melalui surat No. 029/Red-DS/W/03/2022 tanggal 29 Maret 2022, sampai berita ini ditulis belum memberikan tanggapan. (Richard Simanjuntak/tim)