LKPP Surati Itjen Kemen PUPR Terkait Perusahaan Daftar Hitam Menang Tender di BP2JK Sumatera Selatan

oleh
Detektifswasta.xyz

Dalam hal Penyedia yang ditetapkan sebagai Pemenang Tender sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam, maka pada paket tersebut tidak dapat dilanjutkan untuk penandatanganan kontrak. PPK selanjutnya melakukan penunjukan Penyedia kepada peserta dengan peringkat dibawahnya jika ada.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI) meminta Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Itjen PUPR) untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran Peraturan Presiden (Perpres) No. 12 Tahun 2021 yakni ditetapkannya PT. Kris Jaya Perkasa yang sedang menjalani Sanksi Daftar Hitam larangan mengikuti tender menjadi pemenang tender paket Preservasi Jalan dan Jembatan Ruas Prabumulih – Beringin – Bts. Kab. OKU – Baturaja, Kode Tender 77409064 sumber dana APBN tahun 2022 nilai pagu Rp 38.384.428.000.- oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan UPTPBJ dilingkup Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Sumatera Selatan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Permintaan itu disampaikan dalam surat No. 4329/D.4.3/02/2022 tanggal 24 Februari 2022 yang ditujukan kepada Sekretaris Itjen Kemen PUPR yang juga ditembuskan kepada DETEKTIFSWASTA.

Dalam surat yang berisi 10 butir itu diungkapkan, sesuai pengaduan DETEKTIFSWASTA No. 12/Red-DS/L/02/2022 tanggal 11 Februari 2022, berdasarkan data/informasi yang terdapat di https:/inaproc.id/, PT. Kris Jaya Perkasa, NPWP 21.037.373.4-627.000, alamat Jl. Ramayana Kelurahan Karang Raja Prabumulih Timur Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan masuk dalam DAFTAR HITAM LARANGAN MENGIKUTI TENDER, mulai tanggal 21 April 2021 sampai dengan 21 April 2023 karena terbukti telah 3 kali melakukan Pelanggaran Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 Pasal 3 huruf a yakni PESERTA MENYAMPAIKAN DOKUMEN ATAU KETERANGAN PALSU/TIDAK BENAR UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN YANG DITENTUKAN DALAM DOKUMEN PEMILIHAN.

Sanksi tersebut ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulang Bawang dengan SK. Penetapan Sanksi Nomor 620/146/V.3-d/TB/IV/2021 Masa Berlaku Sanksi tanggal 21 April 2021 sampai dengan 21 April 2023, tanggal penayangan 7 Juni 2021; Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Papua Tanah Merah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), SK. Penetapan Sanksi Nomor 660/KPTS/Bb.22/PJN-WIL.III/2022, Masa Berlaku Sanksi tanggal 4 April 2022 sampai dengan 21 April 2023, tanggal penayangan 7 Juni 2021; dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), SK. Penetapan Sanksi Nomor 10 Tahun 2022, masa berlaku Sanksi Tanggal 4 April 2022 sampai dengan 21 April 2023, tanggal penayangan 7 Juni 2021.

Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan UPTPBJ pada BP2JK Wilayah Sumatera Selatan seharusnya menggugurkan Penawaran PT. Kris Jaya Perkasa tersebut karena sedang menjalani Sanksi Daftar Hitam sejak 21 April 2021 sampai dengan 21 April 2023.

Surat yang ditandatangani Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP RI, Jhon Piter Halomoan Situmorang, menegaskan : berdasarkan Lampiran II Peraturan LKPP No. 12 tahun 2021 angka 3.4.1 bahwa salah satu persyaratan kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia adalah menyetujui surat pernyataan peserta yang berisi badan usaha tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam; dan sesuai Lampiran II Peraturan LKPP No. 4 tahun 2021 Angka 3.1 menyebutkan bahwa peserta pemilihan dikenakan Sanksi Daftar Hitam salah satunya apabila peserta pemilihan menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan.

LKPP berpendapat bahwa Penyedia wajib tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam. Dan dalam hal penyedia yang ditetapkan sebagai pemenang tender sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam, maka pada paket tersebut tidak dapat dilanjutkan untuk penandatanganan kontrak. PPK selanjutnya melakukan penunjukan Penyedia kepada peserta dengan peringkat dibawahnya jika ada.

Apabila berdasarkan klarifikasi APIP ditemukan adanya informasi palsu/tidak benar dalam dokumen penawaran PT. Kris jaya Perkasa maka dalam hal kontrak telah ditandatangani, PPK dapat memutuskan kontrak sepihak dan PT. Kris Jaya Perkasa diusulkan untuk dikenakan sanksi Daftar Hitam kembali dengan mengacu pada mekanisme yang tertuang dalam Peraturan LKPP No. 4 tahun 2021.

“Untuk itu kami meminta agar Inspektorat menindak lanjuti pengaduan dengan melakukan klarifikasi pelaksanaan evaluasi berdasarkan Dokumen Pemilihan kepada Pokja Pemilihan maupun kepada peserta Pemilihan dan hasil tindak lanjunya disampaikan kepada LKPP”, tulis Jhon Piter dalam surat yang salah satu tembusannya disampaikan kepada DETEKTIFSWASTA.

TERDAPAT PERBEDAAN NPWP.

Seperti diberitakan DETEKTIFSWASTA tanggal 15 Februari 2022, dengan judul “Di BP2JK Wilayah Sumsel, Perusahaan Daftar Hitam Menang Tender”, menurut Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Sumatera Selatan Antonius Widyatmoko, ST, terdapat perbedaan NPWP antara penyedia jasa yang ditetapkan sebagai Pemenang Tender dengan penyedia jasa yang terkena Sanksi Daftar Hitam.

Untuk itu kami telah mengecek pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak hasilnya pemilik NPWP 21.037.373.4-627.000 adalah PT. Kris Jaya Sakti alamat Jalan K.H. Nawawi No. 27 RT. 002 RW. 002, sedangkan pemilik NPWP 02.084.564.0.313.000 PT. Kris Jaya Sakti, alamat Jl. Ramayana RT. 004 RW.004, kata Antonius.

Dalam surat yang ditembuskan kepada Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi Kemen PUPR dan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Sumatera Selatan, Antonius menegaskan untuk memastikan kebenaran penyedia mana yang dikenakan sanksi Daftar Hitam, pihaknya akan melakukan Klarifikasi kepada LKPP, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tulang Bawang dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Papua Tanah Merah.

Perlu kami informasikan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 3.4 Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Sumatera Selatan belum menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kepada PT. Kris Jaya Perkasa, tambah Antonius. (tim)