Detektifswasta.xyz
Laporan dugaan pelanggaran Peraturan Presiden No. 12 tahun 2021 dan Peraturan LKPP No. 12 tahun 2021 pada pelaksanaan tender 4 paket Pekerjaan Konstruksi dana APBN tahun 2021 (MYC) total nilai pagu Rp 2,2 Triliun mendapat perhatian dari Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR.
Menurut Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Itjen Kemen PUPR) Bimo Adi Nursanthyasto dalam surat No. PW0302-Is/589 tanggal 25 Mei 2022 yang ditujukan kepada Pimpinan Redaksi/Penanggungjawab Media Investigasi DETEKTIFSWASTA, pengaduan mengenai Dugaan Pelanggaran Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 dan Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 pada Pelaksanaan Tender 4 (Empat) Paket Pekerjaan Konstruksi Dana APBN Tahun 2021 (MYC) di Kementerian PUPR, total nilai pagu Rp 2,2 Triliun, telah diterima dan akan diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
Sementara permintaan Konfirmasi DETEKTIFSWASTA No. 05/Red-DS/W/2022 tanggal 10 Mei 2022 yang ditujukan kepada Menteri PUPR dan Direktur Jenderal Bina Konstruksi (Dirjen Bikon) sampai berita ini ditulis belum mendapat tanggapan
Seperti diberitakan DETEKTIFSWASTA Edisi No. 97/Tahun XVIII/April-Mei 2022, Pelaksanaan tender 4 (Empat) paket Pekerjaan Konstruksi sumber dana APBN 2021 (MYC) yang tersebar di 4 Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa (UPTPBJ) Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (Ditjen Bikon) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) diduga keras melanggar Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI) nomor 12 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Metode Pengadaan/Metode Evaluasi yang digunakan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan pada pelaksanaan tender 4 paket dengan nilai total HPS Rp 2.254.562.548.000,- yang dimenangkan oleh 3 perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu tidak dikenal dalam Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 LAMPIRAN V dan LAMPIRAN II . “Terdapat 30 Jenis Metode Pengadaan/Model Dokumen Pemilihan (MDP) dalam LAMPIRAN V tetapi tidak ada Metode Pengadaan Tender Prakualifikasi Dua File Sistem Nilai”
Dalam Lampiran II Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 hanya ada 2 jenis Metode Evaluasi untuk Pekerjaan Konstruksi yakni Evaluasi Harga Terendah Sistem Gugur dan Evaluasi Harga Terendah Ambang Batas. Tidak ada Metode Evaluasi Sistem Nilai
Hal lain yang juga mengundang pertanyaan salah satu penyedia jasa yang ditetapkan menjadi pemenang tender oleh Pengguna Anggaran (PA) telah menyandang status Tersangka Korporasi di KPK sejak Tgl. 13 April 2018 disangka melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang- Undang (UU) No. 31 tahun 1999 Jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Persidangan kasus yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 313 Miliar itu hingga kini masih berjalan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat
Adapun 4 paket dimaksud masing-masing : di Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kalimantan Barat, Kode Tender 73924064, Kode RUP 29703358, Satuan Kerja PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALBAR, Nama Tender PEMBANGUNAN JEMBATAN SUNGAI SAMBAS BESAR (UMYC) APBN 2021, Nilai Pagu = Nilai HPS Rp 545.233.563.000,-. Awal Pelaksanaan Tender (Pengumuman Prakualifikasi) Tgl. 2 Juli 2021 dengan Pemenang Tender PT. Nindya Karya (Persero), Skor harga 100.0; Harga Terkoreksi Rp 436.186.854.000,- ; Penandatanganan Kontrak Tgl. 6-10 Desember 2021. Metode Pengadaan : TENDER – PRAKUALIFIKASI DUA FILE – SISTEM NILAI
Di BP2JK Wilayah Sulawesi Utara, Kode Tender 74210064, Kode RUP 29772920, Satuan Kerja SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BWS SULAWESI I, Nama Tender PEMBANGUNAN BENDUNGAN KUWIL KAWANGKOAN KAB. MINAHASA UTARA PAKET III SULAWESI UTARA; KAB. MINAHASA UTARA; 0 BENDUNGAN ; 0 JUTA M3; F;K; MYC, APBN 2021, Nilai HPS Rp 521.489.000.000,- ; Awal Pelaksanaan Tender (Pengumuman Prakualifikasi) Tgl. 26 Juli 2021; Pemenang Tender PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk, Skor Harga Harga 0.0, Skor Akhir 0.0 Harga Terkoreksi Rp 469.377.513.846,67. Penandatangan Kontrak Tgl. 17 – 29 November 2021. Metode Pengadaan : TENDER – PRAKUALIFIKASI DUA FILE – SISTEM NILAI
Di BP2JK DKI Jakarta, Kode Tender 73870064, Kode RUP 29686084, Satuan Kerja PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH JAKARTA METROPOLITAN, Nama Tender PEMBANGUNAN INDOOR MULTIFUNCTION STADIUM DALAM RANGKA KEJUARAN DUNIA BOLA BASEKET TAHUN 2023, Sumber Dana APBN 2021, Nilai Pagu = Nilai HPS Rp 640.449.350.000,-; Awal Pelaksanaan Tender (Pengumuman Prakualifikasi) Tgl. 25 Juni 2021. Pemenang Tender PT. Adhi Karya (Persero), Skor harga 99.38; Skor Akhir 97.71 Harga Terkoreksi Rp 639.161.044.500,-, Penandatanganan Kontrak Tgl. 15 Desember 2021. Metode Pengadaan : TENDER – PRAKUALIFIKASI DUA FILE – SISTEM NILAI
Di BP2JK Wilayah Jawa Barat, Kode Tender 74362064, Kode RUP 29106216, Satuan Kerja SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BBWS CIMANUK CISANGGARUNG, Nama Tender PEMBANGUNAN BENDUNGAN CIPANAS KAB. SUMEDANG PAKET 3, Sumber Dana APBN 2021, Nilai HPS Rp 547.635.473,35, Awal Pelaksanaan Tender (Pengumuman Prakualifikasi) Tgl. 16 Agustus 2021. Pemenang Tender PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk, Harga Terkoreksi Rp 490.826.120.385,04. Penandanganan Kontrak Tgl. 10 Desember 2021. Metode Pengadaan : TENDER – PRAKUALIFIKASI DUA FILE – SISTEM NILAI
“Sesuai amanat PERPRES nomor 12 Tahun 2021 Pasal 51 Ayat (2).d : Tender 4 Paket tersebut seharusnya GAGAL karena DOKUMEN PEMILIHAN tidak sesuai/tidak ada dalam Peraturan LKPP nomor 12 Tahun 2021 dan LAMPIRAN”, kata Koordinator K-MAKI Sumatera Selatan, Boni Budi Yanto yang juga tergabung dalam Koalisi Media dan LSM Kawal Pengadaan Barang/Jasa
Berdasarkan Keputusan Menteri PUPR nomor 1620/KPTS/M/2021 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dan Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa (UPTPBJ) Kementerian PUPR, Kepala UKPBJ memiliki Tugas dan Wewenang antara lain : Memimpin dan mengordinasikan seluruh kegiatan UKPBJ dan UPTPBJ yang ada di 34 Provinsi, dan Mengawasi seluruh tahapan proses kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di UKPBJ dan UPTPBJ serta melaporkan apabila ada indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
Dugaan penyimpangan pada pelaksanaan tender 4 paket proyek bernilai Rp 2,2 Triliun mendapat perhatian dari LKPP. Merespon Laporan DETEKTIFSWASTA No. 010/Red-DS/W/02/2022 tanggal 21 Februari 2022, LKPP telah melayangkan surat No. 5209/D.4.3/03/2022 tanggal 08 Maret 2022 kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemen PUPR yang intinya meminta agar Inspektorat dapat melakukan Klarifikasi kepada Pokja Pemilihan maupun kepada peserta pemilihan, dan hasil tindaklanjutnya disampaikan kepada LKPP
BUMN MENANG TENDER PAKET DIBAWAH Rp 100 MILIAR
Data/Informasi terbaru yang dihimpun DETEKTIFSWASTA, dugaan penyimpangan juga terjadi pada Pelaksanaan Tender 8 paket pekerjaan konstruksi dana APBN tahun 2022 dan APBN tahun 2021 (MYC) dengan nilai pagu masing-masing paket diatas Rp 73 Miliar sampai dengan Rp 279 Miliar yang dilaksanakan dengan Metode Pengadaan Tender – Pascakualifikasi Satu File – HargaTerendah Sitem Gugur
Pada Pengumuman Tender masing-masing paket yang tersebar di 6 provinsi itu, Pokja Pemilihan mencantumkan Persyaratan Terkait Keuangan yang dilarang dalam Peraturan LKPP No. 12 tahun 2021. Pokja Pemilihan menetapkan BUMN menjadi pemenang tender pekerjaan konstruksi dengan nilai pagu dibawah Rp 100 Miliar serta menetapkan penyedia jasa yang berstatus terdakwa kasus dugaan korupsi menjadi pemenang tender
Diantaranya di Satuan Kerja PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGAH, Kode Tender 76281064, Nama Tender CONSTRUCTION OF SIMORO WATER TREATMENT PLANT (WTP), sumber dana APBN 2022, nilai pagu Rp 90.222.000.000,-, nilai HPS Rp 90.219.843.566,17
Tender yang dilaksanakan mulai Tgl. 16 Desember 2021 (Pengumuman Pascakualifikasi) itu dimenangkan oleh BUMN PT. AMARTA KARYA (Persero) dengan Harga Terkoreksi sebesar Rp 85.240.198.677,96. Dua peserta tender Non BUMN yakni PT. Lambok Ulina dan PT. Memiontec Indonesia Gugur dalam tahap evaluasi
Peserta tender juga diwajibkan memiliki Sisa Kemampuan Nyata paling kurang sama dengan 10% dari nilai total HPS, menyampaikan laporan keuangan tahun 2016,2017,2018 dan 2020, dengan ketentuan untuk Usaha besar, laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang diregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundangan
Padahal dalam Peraturan LKPP No. 12 tahun 2021 sudah jelas diatur, bahwa paket Pekerjaan Konstruksi Nilai Pagu diatas Rp 50 Miliar sampai Rp 100 Miliar hanya untuk Penyedia Jasa Kualifikasi Usaha BESAR Non BUMN
Hal ini juga senada dengan isi Surat Edaran Menteri PUPR No. 18/SE/M/2021 tentang Pedoman Operasional Tertib Penyelenggaraan Persiapan Pemilihan untuk Jasa Konstruksi di Kementerian PUPR tanggal 29 Oktober 2021
Dalam Surat Edaran yang ditujukan kepada para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; para pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; para Kepala Balai; para Kepala Satuan Kerja, para Pejabat Pembuat Komitmen; dan para Kelompok Kerja Pemilihan di Kemen PUPR dijelaskan Penyedia Jasa Kualifikasi Besar BUMN hanya dapat mengikuti tender Nilai Pagu diatas Rp 50 Miliar sampai dengan Rp 100 Miliar apabila Tender Gagal karena tidak ada penyedia jasa kualifikasi Besar Non BUMN yang memasukkan dokumen kualifikasi dan/atau dokumen pemilihan; atau Tender gagal karena tidak ada penyedia jasa kualifikasi usaha Besar Non BUMN yang memenuhi persyaratan. (Tim)
