Detektifswasta.xyz
Selama masa pemeliharaan pekerjaan tahun 2021 belum berakhir, perbaikan kerusakan ruas jalan poros Tebing Tinggi – Pendopo Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan masih menjadi tanggung jawab penyedia jasa PT. Alumagada Jaya Mandiri.
Kepala Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) melalui Kepala UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten Lahat Ir. Hendri Wijaya, MT dalam penjelasan tertulis No. 106/UPTD-JJ/KAB.LAHAT/II/2022 tanggal 07 Februari 2022 mengatakan, penanganan Jalan Tebing Tinggi – Pendopo Kabupaten Empat Lawang oleh Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Sumsel mulai tahun 2020 lalu merupakan tindak lanjut permohonan/penyerahan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Empat Lawang yang disampaikan Bupati Empat Lawang pada Sidang Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Empat Lawang tanggal 23 April 2019 di aula gedung serbaguna kota Tebing Tinggi dalam rangka Hari Ulang tahun Kabupaten Empat yang dihadiri Gubernur Sumsel, unsur Forkominda, dan Kapolda Sumsel Irjen Pol Zulkarnain Adinegara. Penyerahan penanganan jalan tersebut kepada Pemerintah Provinsi Sumsel karena keterbatasan anggaran Pemkab Empat Lawang.
“Mengingat jalan itu adalah Jalan Utama yang menghubungkan kota Tebing Tinggi menuju Pendopo dan kondisi Jalan Tebing Tinggi – Tanjung Raya yang selama ini dilalui masyarakat cukup sempit, berada dipinggir sungai sehingga sangat susah untuk dilebarkan, maka untuk kepentingan masyarakat Gubernur Sumsel bersedia membantu memperbaiki/memelihara Jalan Tebing Tinggi – Pendopo dan segera memproses status pengalihan Jalan”, tulis Hendri.
Menurut Hendri yang juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rehabilitasi Jalan Tebing Tinggi – Pendopo tahun 2021, volume pekerjaan yang dilaksanakan panjang Fungsional 27,6 Km dan panjang Efektif 5,800 Km, lebar jalan 5 sampai 7 Meter. Masa pelaksanaan konstruksi 180 hari dan masa Pemeliharaan 180 hari. “Tidak benar sebagian lokasi yang dikerjakan/direhabilitasi tahun 2021 adalah hasil pekerjaan peningkatan tahun 2020 lalu”, tegas Hendri Wijaya.
Menjawab pertanyaan apa kira-kira penyebab kerusakan dini jalan tersebut dan siapa yang bertanggungjawab memperbaikinya? “Tingginya curah hujan dan kondisi jalan berada di lereng bukit maka tingkat resapan air ke bawah pondasi jalan yang tinggi, apabila masa pemeliharaan belum berakhir maka penyedia jasa bertanggung jawab atas perbaikannya”, kata Hendri.
Berapa tahun umur rencana pekerjaan tahun 2021 tersebut ? Menurut Hendri, karena Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Sumsel tidak merencanakan dari awal (hanya rehabilitasi) sampai pekerjaan AC-BC dengan modul-modul (skala prioritas) kerusakan yang parah, jadi umur rencana diperkirakan 2-3 tahun.
Sedangkan mengenai kelebihan pembayaran pekerjaan tahun 2020 senilai Rp 171.964.461,43 menurut Hendri sudah disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada bulan Juli 2021 lalu.
Seperti diberitakan DETEKTIFSWASTA Edisi No. 95/Tahun XVIII/Januari –Februari 2022 dan detektifswasta.xyz Tanggal 11 Januari 2022 dengan judul HASIL PEKERJAAN DINAS PU BINA MARGA SUMSEL, REHABILITASI JALAN TEING TINGGI – PENDOPO TAHUN 2021 “RUSAK DINI”, menurut beberapa warga ditemui di lapangan, Jumat (07/01/2022), jalan yang sudah rusak berat itu termasuk pekerjaan aspal hotmix yang baru selesai pada akhir tahun 2021 lalu.
Pekerjaan tersebut dilaksanakan lebih kurang 3 minggu dengan menggunakan alat berat. Panjang jalan yang di aspal hotmix mungkin hanya sekitar 2 Km dengan ketebalan diperkirakan antara 2-3 Cm. Kerusakan berupa lubang – lubang besar terbilang merata di sepanjang ruas jalan dari Tebing Tinggi sampai Pendopo, kata salah seorang warga yang meminta namanya tidak ditulis.
Data yang dihimpun DETEKTIFSWASTA dan bidiksumsel.com, Jalan Poros Tebing Tinggi – Pendopo yang sampai tahun 2021 masih berstatus Jalan Kabupaten Empat Lawang, sejak tahun 2020 lalu ditangani oleh Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan dan telah menelan dana APBD Sumsel sebesar Rp 28.263.060.530,- dengan rincian tahun 2020 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Tebing Tinggi – Pendopo sebesar Rp 13.559.860.530,08 dan tahun 2021 untuk Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Tebing Tinggi – Pendopo sebesar Rp 14.703.200.000,-. Pekerjaan yang dilaksanakan 2 tahun anggaran itu dipercayakan kepada PT. Alumagada Jaya Mandiri selaku pemenang tender.
Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan tanggal 06 Mei 2021, peningkatan jalan Tebing Tinggi – Pendopo dilaksanakan PT. AJM dengan kontrak No. 621/00061/UPTD KAB LAHAT/KONTRAK-PNK/2020 Tanggal 12 Juni 2020, nilai kontrak Rp 13.559.860.530,08 dengan jangka waktu pekerjaan 180 hari kalender. Pelaksanaan pekerjaan mulai 12 Juni 2020 sampai dengan 28 Desember 2020, dan masa pemeliharaan 180 hari kalender.
Pekerjaan telah dinyatakan selesai 100% sesuai dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pertama (BAST PHO) No. 621/125/UPTD JJ KAB LAHAT/XI/2020 tanggal 25 November 2020.
Berdasarkan pemeriksaan fisik di lapangan tanggal 17 Februari 2021 dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik No. 11/BAPF/BM/PROV-PLG/02/2021, ditemukan KEKURANGAN VOLUME berdasarkan dokumen final quantity serta hasil cek fisik di lapangan senilai Rp 171.964.461,43 yang harus dikembalikan ke Kas Daerah.
Menurut sumber DETEKTIFSWASTA, kalau pekerjaan tahun 2021 dengan dengan nilai kontrak hampir Rp 15 Miliar itu sudah hancur seperti sekarang ini atau dengan kata lain hanya bertahan sekitar 2 bulan, berarti menghabiskan biaya pemeliharaan sekitar Rp 50 Juta per Hari. “Itulah hasil karya oknum-oknum pejabat kita, jalan baru berumur 2 bulan sudah berlobang semua”, katanya seraya menambahkan pekerjaan tersebut sudah diperiksa BPK sebelum masa kontrak pelaksanaan berakhir.
Pihak Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan, yang dicoba ditemui untuk Konfirmasi, sampai berita ini ditulis belum berhasil dihubungi.
DARI TAHUN 2014 – 2021 HABISKAN DANA Rp 140,8 MILIAR
Data lain yang dihimpun DETEKTIFSWASTA, sejak tahun 2014 sampai 2019, Pembangunan Fisik Jalan Poros Tebing Tinggi – Pendopo Kabupaten Empat Lawang oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lawang dengan panjang 28,60 Km telah menelan dana APBD Kabupaten Empat Lawang sebesar Rp 112.585.856.000,- (tidak termasuk biaya konsultan perencanaan dan konsultan supervisi – red).
DINAS PUPR KAB. EMPAT LAWANG, TAHUN 2014 – 2019
| T.A | JUDUL PEKERJAAN | PENYEDIA JASA | NILAI KONTRAK |
| 2014 | 1) Lanjutan Pembangunan Jalan Poros Tebing Tinggi – Pendopo
2) Lanjutan Pembangunan Jalan Poros Tebing Tinggi – Pendopo (STA. 11+000 sd 23 + 640) |
PT. Nindya Karya (Persero) Divisi I Medan
PT. Kandita Jaya Utama, Bengkulu
|
Rp10.797.986.000
Rp 9.980.019.000 |
| 2015 | Lanjutan Pembangunan Jalan Poros Pendopo – Tebing Tinggi (STA 0+000 sd 11+000) | PT. Nindya Karya (Persero) Divisi I Medan | Rp 29.395.676.000 |
| 2016 | 1) Lanjutan Pembangunan Jalan Poros Tebing Tinggi –Pendopo (STA 15+500 – 28+640)
2) Lanjutan Pembangunan Jalan Poros Tebing Tinggi – Pendopo ( (STA 0+000 -15 + 500) |
PT. Alumada Jaya Mandiri, Palembang
PT. Kandita Jaya Utama, Bengkulu |
Rp 13.337.264.000
Rp 19.686.754.000 |
| 2017 | Peningkatan Struktur Jalan Poros Tebing Tinggi – Pendopo | PT. Artha Graha Makmur, Palembang | Rp 10.540.840.000 |
| 2018 | Peningkatan Jalan Poros Tebing Tinggi – Pendopo | PT. Artha Graha Makmur, Palembang | Rp 6.404.917.000 |
| 2019 | Peningkatan Jalan Poros Tebing Tinggi – Pendopo | PT. Ahba Mulia, Lubuk Linggau | Rp 12.605.613.768,68 |
DINAS PU BINA MARGA DAN TATA RUANG PROV. SUMSEL TAHUN 2020-2021
| T.A | JUDUL PEKERJAAN | NAMA PENYEDIA | NILAI KONTRAK |
| 2020 | Peningkatan Jalan Tebing Tinggi – Pendopo | PT. Alumagada Jaya Mandiri | Rp 13.559.860.530 |
| 2021 | Rehabilitasi Jalan Tebing Tinggi – Pendopo | PT. Alumagada Jaya Mandiri, Palembang | Rp14.703.200.000 |
Koordinator Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Independen (K-MAKI) Sumatera Selatan, Boni Budi Yanto menilai kerusakan serius Jalan Poros Tebing Tinggi – Pendopo dapat dikategorikan Kerusakan Dini dan telah mengakibatkan kerugian atau setidak-tidaknya pemborosan uang negara. Hasil Pekerjaan tersebut terbukti tidak Efisien dan Efektif yang merupakan Prinsip Pengadaan Barang/Jasa yang digariskan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 12 tahun 2021 tentang perubahan PERPRES No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (tim)
