Detektifswasta.xyz
Palembang,- Perwakilan anggota dan pimpinan Komisi III DPR melakukan kunjungan kerja (kunker) reses ke Palembang , Sumatera Selatan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III, Ahmad Sahroni.
Dalam kunjungan itu, Komisi III melakukan kunjungan ke berbagai mitra kerjanya seperti ke Kapolda Sumsel, Kajati Sumsel, Kakanwil Kemenkumham Sumsel, hingga kepala BNNP Sumsel. Selain itu, rombongan juga memperhatikan infrastruktur jalanan utama di Palembang, Sumsel yang dinilainya memprihatinkan.
Menurut Sahroni, jalan yang dilaluinya itu kurang layak, padahal jalanan tersebut merupakan jalan protokol. Padahal, Palembang sendiri sudah memiliki transportasi umum massal yang canggih, yakni light rail transit atau lintas rel terpadu (LRT).
“Sembari saya melaksanakan kunjungan kerja, saya ingin menyampaikan keprihatinan saya atas jalanan di Palembang yang saya lalui. Saya sangat prihatin dengan kondisi jalanan-jalanan utama di Palembang ini karena kondisinya tidak layak. Kan Palembang punya LRT, masa jalan protokolnya jelek?,” kata Sahroni kepada wartawan, Rabu (16/12/2020).
Menurut dia, persoalan jalanan rusak seharusnya bukan lagi menjadi persoalan untuk Provinsi sebesar Sumatera Selatan. Apa lagi kerusakan itu muncul di ruas jalan-jalan utama di ibu kota Palembang. Terlebih, Palembang pernah menjadi tuan rumah ASEAN Games Jakarta-Palembang di 2018.
“Provinsi Sumatera Selatan ini kan salah satu provinsi yang besar, jadi menyedihkan jika jalanan utamanya seperti ini. Padahal kan kalau jalanan bagus maka bisa mengurangi kecelakaan, terus kalau mau jadi tuan rumah olah raga juga jadi layak. Dengan jalanan bagus, Palembang juga bisa jadi tujuan wisatawan,” ujarnya.
Oleh karena itu, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR ini juga mengimbau kepada Gubernur Sumatera Selatan untuk memperhatikan jalanan utama agar pengguna jalan dapat menikmati jalanan sesuai standar yang ada.
“Saya mengimbau kepada Pak Gubernur untuk segera memperbaiki jalan-jalanan utama tersebut. Masyarakat harus menikmati fasilitas pemerintah dengan baik yang dimana fasilitas tersebut berasal dari pembayaran pajak mereka,” katanya. (Ril/El)