Detektifswasta.xyz
Proyek Peningkatan Prasarana Pelabuhan Tanjung Api – Api Tahap 2 Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan kontrak tahun jamak dana APBN 2021 – 2023 dengan nilai kontrak Rp 84.446.592.728,30 diduga sarat penyimpangan. Mulai dari penetapan Nilai HPS hingga pelaksanaan kontrak
Informasi yang dihimpun DETEKTIFSWASTA, penyimpangan diduga terjadi sejak penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh oknum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan
Nilai HPS yang ditetapkan sebesar Rp 87.094.290.891,53 dari nilai Pagu Paket Rp 90.046.659.000,- yang dibuat tanggal 20 Agustus 2021 diduga telah digelembungkan/mark up khususnya harga satuan Bahan Pipa dan Besi Beton.
Harga Pipa dan Besi Beton dalam HPS paket Peningkatan Prasarana Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api Tahap 2 Multi Years Contrak Kabupaten Banyuasin, kode tender 82277114 yang ditenderkan mulai Tgl. 22 September 2021 (Pengumuman Pascakualifikasi) sekitar Rp 26.000,- per Kilogram
“Diduga keras terjadi kemahalan/penggelembungan harga/mark up antara 10 % sampai 20 % dari Harga Wajar. Sebagai perbandingan HPS Pipa dan Besi Beton untuk Kontrak sejenis yang dibuat tanggal 28 Juni 2021 lalu (Selisih waktu sekitar 50 hari) yakni kode tender 81128114 Peningkatan Prasarana Pelabuhan Sungai 7 Ulu Kota Palembang Sumatera Selatan (Program Quick Wins) APBN tahun 2021 – 2023, nilai HPS Rp 74.669.080.656,78 hanya sekitar Rp 21.000,- per Kilogram. Diperkirakan terjadi mark up HPS sekitar Rp 10 Miliar sampai dengan Rp 15 Miliar dari Harga Wajar
Penyimpangan juga diduga terjadi pada pembayaran Termin I sebesar 20% dari Nilai Kontrak pada Awal Februari 2022 lalu. Pekerjaan terpasang masih 0%, dan Bahan/Material proyek yang sudah ada di lapangan nilainya belum mencapai 20%. Sebelumnya penyedia jasa juga sudah mendapat uang muka senilai 20% dari Nilai Kontrak
Data lain yang dihimpun DETEKTIFSWASTA, Peningkatan Prasarana Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api- Api Tahap 2 yang dibiayai dana APBN tahun 2021 – 2023 nilai pagu Rp 90.046.659.000,- dengan rincian Pagu tahun 2021 sebesar Rp 9.789.771.000,- atau 10,87 %, Pagu tahun 2022 sebesar Rp 67.475.425.000,- atau 74.93 % dan Pagu tahun 2023 sebesar Rp 12.781.463.000,- atau 14,19%
Kepala BPTD Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan yang dikonfirmasi DETEKTIFSWASTA melalui surat No. 09/Red-DS/W/03/2022 tanggal 09 Maret 2022. Apakah informasi tersebut benar. Jika benar, mengapa terjadi selisih harga yang cukup tinggi ?
KEJAGUNG DIMINTA TURUN TANGAN
Koalisi Mahasiswa Pemberantasan Korupsi (Kampak) meminta Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut dugaan korupsi dalam rencana pembangunan proyek pelabuhan di Tanjung Api-Api Provinsi Sumatera Selatan.
Permintaan itu disampaikan dalam aksi demo yang digelar di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan pada Kamis, 28 Oktober 2021 lalu. Seperti diberitakan ANTARA, Ketua Umum Kampak Martin S dalam keterangan tertulisnya mengatakan pihaknya menemukan di proyek Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api sarat korupsi.
Martin mengungkapkan pihaknya menemukan adanya permainan tender proyek yang diduga dimainkan oleh pihak dari Kementerian Perhubungan, berupa tender proyek yang dimenangkan justru lebih tinggi dari harga sebenarnya, yakni sebesar Rp15 miliar sampai dengan Rp20 miliar.
Praktik korupsi ini diduga melibatkan oknum dari Kementerian Perhubungan berinisial DC dan MF serta mafia tender lainnya. Menurut dia, dugaan korupsi permainan tender proyek Pelabuhan Tanjung Api-Api ini bertentangan dengan arah pembangunan pemerintah demi memajukan sebuah bangsa.
Sewajarnya, kata Martin, pembangunan di Indonesia harus didukung, namun bila ternyata pembangunan tersebut menjadi ajang meraup keuntungan pribadi maka harus diusut. Atas dasar itu, Kampak mendesak Kejaksaan Agung untuk mengusut dugaan korupsi di Pelabuhan Tanjung Api-Api tersebut dan meminta untuk menghentikannya proyek pembangunannya.
“Kami juga mendukung Kejagung untuk mengawal proyek tersebut. Kami meminta Kejagung untuk turun dan melihat langsung. Jika benar, maka kami meminta agar proyek tersebut dihentikan,” kata Martin (tim ps/ant)
