detektifswasta.xyz – Indonesia
Jakarta,- Setelah DPR RI mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja Senin 5 Oktober 2020 Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat banyak pertentangan.
Sejumlah pihak menuding Jokowi merupakan orang yang paling bertanggung jawab atas terciptanya UU Cipta Kerja yang menuai penolakan terutama buruh. Alasannya, UU Cipta Kerja merupakan iniasi atau pesanan pemerintah kepada DPR sejak Jokowi dilantik di periode kedua.
Sebagai orang yang kini berada di pemerintahan, Prabowo Subianto pun angkat suara terkait UU Cipta Kerja. Menteri Pertahanan itu membela Jokowi dari segala tudingan yang selama ini ditujukan kepadanya.
Mengutip dari laman RRI, 16 Oktober 2020, Prabowo menilai pembahasan Undang Undang Cipta Kerja alias Omnibus Law selama ini tak ada masalah. Prabowo mengatakan semua pembahasan telah dilakukan sesuai prosedur.
Prabowo juga mengatakan, sejak awal Presiden Joko Widodo mencetuskan ide menyederhanakan undang-undang melalui Cipta Kerja, untuk kepentingan masyarakat bukan untuk kepentingan kelompok atau perorangan.
“Saya katakan bahwa saya yakin dan percaya bahwa Jokowi hatinya, utamanya selalu memikirkan bangsa dan rakyat,” kata Prabowo.
Prabowo juga meminta pembahasan UU Cipta Kerja oleh DPR dan pemerintah yang dinilai terlalu cepat tak perlu dipermasalahkan. Prabowo mengatakan, pembahasan UU itu sudah sesuai prosedur. “Semua pembahasan dijalankan, kenapa dimasalahkan? Itu enggak ada masalah”.
Prabowo juga menjelaskan alasan anggota DPR memajukan sidang paripurna dari semula terjadwal 8 Oktober 2020 menjadi 5 Oktober. bahkan dalam rapat itu RUU Omnibus Law disahkan DPR.
Ketua Umum Partai Gerindra ini mengatakan alasan DPR memajukan jadwal Paripurna masuk akal melihat situasi yang terjadi belakangan ini, kondisi pandemi Covid-19, menurutnya, sama sekali tidak menguntungkan DPR.
“Ini ada pertimbangan supaya cepat reses, tidak kumpul banyak,” kata dia, seperti diberitakan Bagikan Berita pada artikel “Prabowo Bela Jokowi: Saya Yakin dan Percaya Jokowi Hatinya selalu Memikirkan Bangsa dan Rakyat”.
Lagi pula, undang-undang ini dari mulai pembahasan hingga akhirnya disahkan telah sesuai dengan konstitusi dan aturan yang berlaku.
“(Pengesahan) undang-undang dijalankan, proses konstitusi dijalankan, kalau semakin lama kegiatan yang banyak orang itu menimbulkan kerawanan, jadi saya bisa paham kalau ada pihak yang ingin ini percepatan,” kata Prabowo. (roy)
