Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan Diduga Belum Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK RI

oleh

Pangkalan Kerinci, Detektifswasta.xyz Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan belum tindak lanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan ( LHP) Nomor 136.B/LHP/ XVIII./PEK/05/2022 tanggal 13 mei 2022 yakni denda keterlambatan atas 2 paket pekerjaan tahun 2021 total sebesar Rp.461.759.560,28 ( Empat ratus enam puluh satu juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah) . Hal ini sebagaimana dipaparkan dalam LHP BPK RI Nomor 137. B/ LHP/XIII.PEK/06/2023 tanggal 12 Juni 2023.

Denda keterlambatan pekerjaan tersebut atas pekerjaan 2 gedung puskesmas diantaranya, Puskesmas yang berlokasi di kecamatan Teluk Meranti pelaksana kegiatan CV. KN ( Karya Navira) dengan nilai Kontrak Rp. 4.954.240.000. pelaksanaan kegiatan 150 hari kalender.

Kegiatan ini dilaksanakan telah 2 kali addendum barulah kegiatan selesai 100 % dan telah diserahterimakan kepada PPK. Namun PPK rupanya belum mengenakan denda keterlambatan sebesar Rp 202.673.491,37 yang harus disetorkan oleh CV KN.

Selanjutnya untuk pembangunan gedung puskesmas kecamatan Pelalawan dengan pelaksana kegiatan sesuai kontrak adalah PT. Sabar jaya Karyatama dengan nilai kontrak Rp. 5.699.893.516. Untuk pembangunan gedung Puskesmas ini pun kontrak telah 2 kali addendum. Namun sampai berakhirnya waktu pemberian kesempatan 50 hari kalender tanggal 1 Februari, PT SK belum mampu menyelesaikan pekerjaan.

Akibatnya PPK melakukan pemutusan kontrak dengan PT SK sesuai berita acara pemutusan kontrak nomor 447/SDKK/II/2022/450 dan mencairkan jaminan pelaksana (Bank Garansi) No. BG61121106988 yang diterbitkan oleh Bank mandiri sebesar Rp 284.994.676.

Namun lagi-lagi PPK belum mengenakan denda keterlambatan kepada PT SK sesuai kontrak sebesar Rp 259.086.068,91(1/1000X50 Hari X Rp 5.721.178.738,19( nilai kontrak tanpa PPN).

Atas permasalahan tersebut BPK telah merekomendasikan Bupati Pelalawan agar memerintahkan kepala dinas kesehatan untuk memperhitungkan denda keterlambatan pembangunan gedung sebesar Rp 461.749.560,28 pembayaran sisa kontrak.

Bahkan kepala dinas kesehatan selaku pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran belum mengenakan sanksi daftar hitam selama 1 ( satu) tahun kepada PT. Sabarjaya Karya tama sesuai amanat peraturan presiden ( perpres) nomor 12 tahun 2021 dan peraturan LKPP nomor 4 tahun 2021.

Padahal dalam Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 khususnya pasal 78 dengan jelas diatur bahwa penyedia yang tidak menyelesaikan pekerjaan dikenakan sanksi pencairan jaminan Pelaksanaan atau sanksi jaminan Pemeliharaan dan sanksi daftar hitam selama 1( satu) tahun pasal 78 ayat (3) dan ayat (5).

Demikian dengan peraturan LKPP No.4 tahun 2021 tentang pembinaan pelaku usaha pengadaan barang dan/ jasa pemerintah lampiran II bahwa penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan penyedia barang/ jasa pemberian sanksi daftar hitam tersebut ditetapkan oleh PA/ KPA atas usulan PPK.

Sementara itu kepala Dinas kesehatan Kabupaten Pelalawan, . Asril, K. SKM. M. KES, dikonfirmasi lewat surat, Asril belum memberikan penjelasan. Tim