Detektifswasta.xyz
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengakselerasi keterlibatan UMKM dalam belanja pengadaan barang/jasa pemerintah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mempermudah akses UMKM ke dalam Katalog Elektronik dan Toko Daring.
Hal tersebut disampaikan Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas saat bertemu Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki di kantor LKPP, Jumat (4/2/2022).
“Terima kasih Pak Teten Masduki, ini sebuah kehormatan bagi LKPP dengan dukungan dari Kementerian Koperasi dan UKM, kita bersama-sama mendorong peningkatan belanja pemerintah ke UMKM,” ujar Anas.
Anas mengatakan, sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo, UMK dan koperasi harus mendapat porsi yang besar di dalam belanja pemerintah. Bahkan aturannya, 40 persen belanja pemerintah harus dialokasikan untuk UMK dan koperasi.
“Ruang bagi UMKM dan koperasi masuk ke belanja pemerintah sangat luas, bisa masuk ke katalog hingga toko daring. Dengan ini maka akan menjadi semacam etalase pemasaran bagi UMKM sehingga bisa dibeli oleh pemerintah. Sejalan dengan hal itu, LKPP juga terus mengembangkan sistem Katalog Elektronik agar interfacenya menjadi semakin menarik dan mudah digunakan. Tidak kalah dengan e-commerce,” tegas Anas.
Sejalan dengan hal itu, untuk mendukung perluasan usaha bagi UMKM, LKPP saat ini sedang melakukan pemotongan rantai birokrasi dalam ekosistem PBJP dengan menggandeng berbagai kementerian/lembaga.
“Kemarin kita berkoordinasi dengan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk mengintegrasikan pelaku usaha pengguna OSS bisa dengan mudah masuk ke dalam sistem pengadaan.” lanjut Anas.
Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Setya Budi Arijanta menambahkan, perluasan pasar bagi UMKM tidak hanya difokuskan melalui katalog elektronik dan sistem e-purchasing. LKPP juga memberikan kesempatan bagi pelaku
UMKM sebagai subkontraktor untuk proyek pemerintah sebagai supplier bahan baku atau melalui skema lain seperti pengadaan langsung dan tender cepat.
Di sisi lain, Menteri Teten Masduki mengungkapkan, kementerian dan lembaga pemerintah dirasa belum maksimal menyerap produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Tanah Air. Padahal, pemerintah mengalokasikan sekira 40 persen anggarannya untuk belanja produk UMKM. Salah satu masalahnya karena pemerintah kurang dalam melakukan perencanaan belanja barang/jasa.
“UMKM akan kesulitan jika pengadaan di kementerian/pemda dilakukan secara mendadak karena mereka tidak memiliki modal besar dan gudang penyimpanan. Jadi kita perlu mendorong pemerintah untuk melakukan perencanaan belanja secara matang jauh-jauh hari agar mereka bisa bersiap diri,” tukas Teten.
Teten juga mengapresiasi langkah LKPP untuk mendorong pelaku UMKM masuk ke dalam ekosistem PBJP, karena sangat membantu proses onboarding UMKM ke dalam ekosistem digital. Digitalisasi menjadi penting karena sebagai sarana pelaku UMKM untuk memperluas jangkauan pemasaran, sehingga UMKM dapat segera bangkit, berkembang dan bersaing terutama di masa pandemi.
“Dengan mendaftar sebagai pelaku usaha di LPSE, Bela Pengadaan dan Katalog Elektronik, maka jumlah UMK yang go-digital akan semakin meningkat. ” kata Teten.
Kebijakan pemerintah tersebut merupakan salah satu upaya mendorong sektor UMKM agar dapat tumbuh di tengah pandemi Covid-19. Komitmen LKPP: Produk dalam negeri tumbuh, usaha mikro kecil tangguh, daerah sejahtera, Indonesia maju (w.lkpp/ps)
