detektifswasta.xyz – Indonesia
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumatera Selatan, Romlan Holdan meminta kepada pemerintah untuk menunda Pilakada serentak.
Hal tersebut seperti yang disampaikannya pada, Rabu(23/09/20). “Pada prinsip dari aturan UU ini diakui harus di taati oleh KPU, tapi kondisi terakhir ini kita harus minta pertanggung jawaban dari instansi terhadap timbulnya claster baru penyakit ini, apabila di paksakan pelaksanaan pilkada serentak.
Salah satunya Dinas Kesehatandengan IDI harus mensosialisasikan kepada masyarakat tentang virus corona ini,” katanya, ia juga menyampaikan, yang muncul sekarang persoalannya yang sudah menjadi darurat ini sudah menjangkitnya virus atau mengancam jiwa manusia, mengenai jiwa manusia ini kan di dahului ketimbang kita hanya menjalankan Undang -undang yang berakibat bahaya bagi seluruh masyarakat .
“Saya berharap agar pemerintah menunda pilkada, tidak ada alasan lagi karena sangat membahayakan masyarakat apabila terus akan dilaksanakan akan terjadi lonjakan -lonjakan baru covid 19 ini, karena kita belum siap dan tak bisa lagi terbendung lagi kasus corona ini apabila tidak di tunda atau di undur pelaksanaan pilakada ini,”
Ketua DPW PKB Sumsel Ramlan Holdan sependapat dengan PBNU untuk menunda Pilkada Serentak karena dikhawatirkan akan menimbulkan beberapa cluster baru Wabah Pandemi Covid-19.
Hal tersebut terbukti dari beberapa Pejabat baik dari Penyelenggara maupun Peserta Pilkada seperti misalnya Ketua KPU RI yang sudah terpapar virus ini dan di Sumatera Selatan sendiri.
Beberapa Kepala Daerah yang sudah terpapar virus ini seperti misalnya Bupati PALI Ir. H. Heri Amalindo yang saat ini menjalani isolasi karena di vonis terpapar virus covid-19, belum lagi pada beberapa waktu yang lalu dikabarkan terpapar virus Covid-19.
Menurutnya prinsip dari Undang undang mengenai aturan memang kita akui hal tersebut akan tetapi dengan kondisi terakhir ini kita harus minta pertanggungjawaban dari instansi yang menyelenggarakan dari penyakit ini.
Ramlan Holdan mengatakan bahwa Instansi seperti misalnya Dinkes, IDI, yang muncul saat ini persoalan yang sudah menjadi keadaan darurat ini sudah menjangkitnya virus ini sudah mengancam jiwa manusia ketimbang kita menjalankan sebuah undang undang apalagi sudah kesepakatan kita semua.
Jangankan sebuah undang undang rukun islam pun bisa kita tunda padahal haji itu wajib. Sebutnya
tetapi dengan adanya hadis padahal dalam hadits tersebut sangat ekstrim yaitu yang berbunyi ‘Jauhi lah daerah daerah dengan penyakit yang menular’ menurutnya saking ekstrim nya hadist tersebut Umar bin Khatab pun lari kocar kacir dari daerah tersebut.
Dengan Adanya hadist tersebut jauhi lah kemudaratan, Seperti misalnya di Muratara terdapat anggota dan pengurus yang sudah terpapar dan ini lebih baik kita tunda dulu.
Saya melihat ada beberapa kepentingan- kepentingan seperti misalnya memaksakan kehendak agar Pilkada Serentak ini dilakukan artinya ada kepentingan kepentingan yang tersirat karena di sisi lain kita juga harus memperhatikan keselamatan jiwa manusia karena saya yakin juga apabila pilkada ini dipaksakan akan menimbulkan beberapa cluster baru dan tingkat partisipasi yang menurun drastis dan biaya yang cukup tinggi.
Saya melihat dari beberapa sudut pandang karena banyak keselamatan jiwa manusia nanti yang akan dikorbankan. Terangnya pilkada ini sendiri kan bisa diundur
Jangankan soal pilkada saya menghimbau kepada semua pihak siapa yang akan bertanggung jawab apabila ada ledakan yang luar biasa terhadap penyakit ini. (andre)
