HUTANG  DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG Rp 9,2 Miliar Sudah Dibayar Lunas Tahun 2021 Lalu PPK SUDAH DIPANGGIL  KEJAKSAAN TINGGI SUMSEL

oleh
Detektifswasta.xyz

Hutang Dinas Pendidikan Kota Palembang sebesar Rp 9.238.753.200,- kepada kepada 10 penyedia jasa yang menjadi pelaksana pekerjaan Pembangunan dan Rehab 10 unit  SD Negeri  dan SMP Negeri  di Kota Palembang  sumber dana APBD tahun 2020 ternyata sudah dibayar lunas pada April 2021 lalu.

Menurut  penjelasan  Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD Dinas Pendidikan Kota Palembang Tahun Anggaran 2022,  Isman Komari, S.Pd, MM dalam surat  No. 12/PPK/DISDIK/APBD/2022 bertanggal 9 Maret 2022  yang merupakan jawaban atas permintaan Konfirmasi DETEKTIFSWASTA No. 02/Red-DS/W/03/2022 tanggal 02 Maret 2022 yang dilayangkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang Ahmad Zulinto,    kegiatan tersebut sesungguhnya telah diakui oleh BPK sebagai hutang jangka pendek yang harus dibayarkan pada tahun berikutnya yakni tahun 2021.

Kemudian pada tahun 2021 Pemerintah Kota Palembang telah menganggarkan sejumlah hutang tersebut untuk dibayarkan kepada pihak ketiga. Pada bulan April tahun 2021 pihak ketiga telah melakukan penagihan atas hutang tahun 2020 tersebut, dan kami dari Dinas Pendidikan Kota Palembang telah melakukan proses penegihan dan semua tersebut sudah seratus persen dibayarkan kepada pihak ketiga, tulis Isman dalam surat yang baru diterima DETEKTIFSWASTA pada tanggal 04 April 2022

Dalam surat yang ditembuskan kepada Walikota sebagai Laporan, Inspektorat Kota Palembang dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang (PA) PPK  Isman Komari juga menjelaskan,  pada tanggal 02 November 2021  PPK dan semua Pelaksana juga telah dimintai semua dokumen terkait dengan kegiatan tersebut dan dimintai keterangan dengan lengkap oleh Kejaksaan Tinggi Sumsel dengan surat panggilan No. B-3007/L.6.3/Dek/11/2021

Seperti diberitakan DETEKTIFSWASTA Edisi No. 96/Tahun XVIII/Maret –April 2022  pada Halaman 11 dan www.detektifswasta.xyz  tanggal 17 Maret 2022  dengan judul KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG LECEHKAN PERWAKO 9 TAHUN 2020, TIMBULKAN HUTANG Rp 9,2 Miliar,   dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Sumatera Selatan  atas LKPD Kota Palembang Tahun 2020  LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang – undangan   No.  37.B/LHP/XVIII.PLG/05/2021 tanggal 10 Mei 2021 dipaparkan, bahwa  pelaksanaan Kontrak Belanja Modal Gedung dan Bangunan Sekolah Tahun 2020  tidak menyesuaikan kebijakan pemotongan  anggaran sebesar Rp 9.239.753.200,-

Hasil pemeriksaan atas Surat Pengakuan Utang (SPU) atas Laporan Hasil Validasi Utang Pemerintah Kota Palembang TA 2020 No. 700.04./31/ITKO/2021 Tgl. 19 Maret 2021 yang dilaksanakan oleh Tim Inspektorat Kota Palembang, diketahui,  terdapat 10 paket  Pekerjaan tahun anggaran 2020  nilai kontraknya  melebihi pagu anggaran yang ditetapkan DPPA SKPD dan penandatanganan dilakukan setelah perubahan anggaran sebesar  Rp. 15.538.528.000,-

Dan atas 10 paket  tersebut telah direalisasikan pembayaran uang muka dan Termin I sebesar Rp 6.298.774.800,- sehingga sisa yang belum dibayarkan sebesar Rp 9.239.753.200,- dan menjadi utang Dinas Pendidikan Kota Palembang.

Disamping itu  menurut  Laporan Hasil Audit Fisik yang dilakukan Tim Inspektorat Kota Palembang TA 2020 Nomor 700.04/47/ITKO/2021 tanggal 22 April 2021 atas 10 Paket Pekerjaan tersebut :  terdapat potensi kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan terpasang di lapangan sebesar Rp 152.899.750,- ;   terdapat pelaksanaan pekerjaan struktur gedung yang tidak sesuai spesifikasi dokumen kontrak yaitu pada pekerjaan Pembangunan Bertingkat SMP N 46 Kecamatan Sukarami dan Pekerjaan Gedung SD N 03 Kecamatan Ilir Barat I;  dan tidak ada pengawasan teknis oleh penyedia jasa pengawasan konstruksi terhadap 10 Paket tersebut

Dalam  LHP BPK No. 37.B/LHP/XVIII.PLG/02/2021 tanggal 10 Mei 2021 diuraikan,  Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang menetapkan APBD Tahun Anggaran 2020 dalam Peraturan Daerah (PERDA) No. 15 tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 dan Peraturan Walikota (Perwako) No. 65 tahun 2019 tanggal 31 Deember 2019 tentang Penjabaran APBD TA 2020. Perwako No. 65 tahun 2019 tersebut dirubah menjadi Perwako No. 8 tahun 2020 tanggal 7 April 2020  yang menyebabkan adanya pergeseran anggaran.

Seiring perubahan dampak pandemi Covid – 19, Pemkot Palembang kemudian melakukan penyesuaian APBD TA 2020 sesuai pedoman yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan No. 119/2813/SJ dan No. 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD tahun 2020 dalam rangka Penanganan Covid -19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

Selanjutnya Pemkot Palembang mengajukan surat walikota  No. 9003/001220/BPKAD/2020 tanggal 17 Juni 2020  kepada Menteri Keuangan dan  c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Menteri Dalam Negeri dan c.q Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah,  perihal pelaksanaan penyesuaian APBD Palembang TA 2020 yang dikemudian ditetapkan dalam Perwako Palembang No. 9 tahun 2020 tanggal 27 April 2020 tentang perubahan kedua atas Perwako No. 65 tahun 2019 tentang Penjabaran APBD TA 2020

Dalam Perwako No. 9 tahun 2020, Pemkot Palembang telah menerapkan rasionalisasi belanja barang dan belanja modal sebesar 50% dan mengambil refocusing kegiatan dan relokasi anggaran sehingga menunda atau membatalkan kegiatan yang dianggap tidak relevan atau tidak dalam koridor prioritas

Selain itu berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala LKPP No. 119/3039/SJ dan No. 11 tahun 2020 tentang Tindak Lanjut atas Kontrak Pengadaan Barang/Jasa terhadap Penyesuaian APBD Tahun 2020 sebagai Dampak Keadaan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat sebagai Bencana Nasional Covid – 19, Walikota Palembang mengirimkan surat kepada kepala SKPD dilingkungan Pemkot Palembang No. 910/01134/BPKAD/2020 tanggal 2 Juni 2020 perihal Perubahan Pagu belanja SKPD TA 2020 yang mana salah satunya Dinas Pendidikan, dengan rincian perubahan :  Belanja Barang dalam  Perwako 8/2020 sebesar  Rp 137.374.874.500 dan Perwako 9/2020  menjadi Rp 95.450.891.500,-;  Belanja Modal dalam Perwako 8/2020 sebesar Rp 278.527.079.000,- dan Perwako 9/2020 menjadi Rp 166.366.339.135,91

Daftar 10 Paket Pekerjaan yang melanggar PERWAKO No. 9 Tahun 2020

No Nama Pekerjaan Nama Penyedia Jasa

Nilai Kontrak

Pagu Anggaran sesuai Perwako No. 9 Tahun 2020

 

Sisa Hutang
1 Pembangunan Bertingkat SD N 50 Kec. IT-II Palembang CV. Lbs

 

Rp2.287.673.000

Rp1.150.000.000 Rp1.601.371.100
2 Pembangunan Lanjutan SDN 108 Kec. Sako Palembang CV. PBd

 

Rp   149.950.000

Rp    75.000.000 Rp   149.950.000
3 Rehab Gedung SDN 189 Kec. Kalidoni Palembang CV. BSM

 

Rp1.380.685.000

Rp  700.000.000 Rp   952.479.500
4 Pembangunan Bertingkat SMPN 46 Kec. Sukarami Palembang CV. SNg

 

Rp2.389.000.000

Rp1.200.000.000 Rp1.672.300.000
5 Pembangunan Lanjutan SMP N 04 Kec. Ilir Timur III Palembang CV. Ars

 

Rp   247.397.000

Rp   125.000.000 Rp   173.177.900
6 Rehab Gedung SMP N1 Kec. Bukit Kecil Palembang CV. TTA

 

Rp   692.816.000

Rp  350.000.000 Rp  484.971.200
7 Rehab Gedung SD N 182 Kec. Kalidoni Palembang CV. Ant

 

Rp1.291.482.000

Rp  650.000.000 Rp  645.741.000
8 Pembangunan Bertingkat SMPN 34 Kalidoni Palembang CV. PCs

 

Rp2.970.000.000

Rp1.500.000.000 Rp1.485.000.000
9 Pembangunan Bertingkat RKB SMP N 80 Kec. Sematang Borang PT. Bas

 

Rp2.970.525.000

Rp1.500.000.000 Rp1.485.262.000
10 Pekerjaan Pembangunan Gedung SDN 03 Kec. IB-I Palembang CV. TAP

 

Rp1.179.000.000

Rp   700.000.000 Rp  589.500.000
  JUMLAH Rp15.538.528.000 Rp7.950.000.000 Rp9.239.753.200

Permasalahan  utang  sebesar Rp 9.239.753.200,-   tersebut  mengakibatkan beban  APBD tahun 2021, dan Fungsi APBD sebagai instrumen otorisasi dan perencanaan pembangunan tidak terpenuhi

Perbuatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang dan PPK yang tidak mematuhi Perwako No. 9 tahun 2020 juga bertentangan dengan  Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 12 tahun 2011 tetang perubahan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 21 Ayat (5), (6) dan (9), serta Peraturan Presiden (PERPRES) No. 16 Tahun 2018 tentang PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, Pasal 11 ayat (2) menyatakan bahwa PPK melaksanakan tugas pelimpahan wewenang dari PA/KPA, meliputi antara lain mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan

BPK merekomendasikan kepada Walikota Palembang agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk melakukan evaluasi atas kesesuaian perikatan pekerjaan dengan ketersediaan anggaran. (tim)