Palembang, detektifswasta.xyz – Pelaksanaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode pemilihan Penyedia melalui Pengadaan Langsung dengan nilai paling sedikit diatas Rp50 Juta Wajib menggunakan aplikasi sistem pengadaan secara elektronik dengan Fitur Transaksional. Demikian diatur pada Pasal 38 ayat (8) Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2025.
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dana APBN tahun 2026 di lingkup Balai Transportasi Perhubungan Darat (BPTD) Kelas II Sumatera Selatan (Sumsel) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdar) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) diduga tidak sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 46 Tahun 2025 tentang perubahan kedua Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Data dan informasi yang dihimpun DETEKTIFSWASTA bersama 11 Wartawan Media yang tergabung dalam Himpunan Media Pers Usaha Mikro Kecil Indonesia, dan Koordinator Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K-MAKI), Boni Budi Yanto antara lain dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) portal pengadaan nasional LKPP, untuk tahun anggaran 2026 ini BPTD Kelas II Sumsel akan melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan total pagu sebesar Rp53.559.000.000,- yang terdiri dari 227 paket Penyedia, total pagu paket Rp51.009.000.000,- dan 45 paket Swakelola Tipe I dengan pagu Rp 2.549.000.000,-.
Sesuai informasi yang diuraikan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) Penyedia Tahun 2026 yang ditetapkan dan diumumkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) pada BPTD Kelas II Sumsel, Metode Pemilihan penyedia 227 paket Penyedia tersebut sebanyak 158 paket dengan Metode Pengadaan Langsung, 25 paket E-purchasing, 42 paket Dikecualikan, 2 paket Tender dan 2 paket dengan Seleksi.
Dari 158 paket Penyedia dengan metode Pemilihan Pengadaan Langsung tersebut terdapat 48 paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai pagu setiap paket diatas Rp50 Juta dan sebanyak 110 paket dengan nilai pagu setiap paket dibawah Rp50 Juta Sesuai amanat Perpres No. 46 Tahun 2025 pasal 38 ayat (8) Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebanyak 48 paket dengan nilai pagu setiap paket diatas Rp 50 Juta tersebut Wajib menggunakan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dengan Fitur Transaksional.
Hasil penelusuran di LPSE Kemenhub, sampai tanggal 25 September 2026, tidak satupun Pemilihan Penyedia dari 48 paket dengan nilai pagu masing-masing paket diatas Rp 50 Juta dengan waktu pemilihan bulan Januari sampai dengan September 2026 tersebut dilaksanakan menggunakan aplikasi SPSE LPSE Kemenhub dengan Fitur Transaksional.
“Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya 48 paket tersebut jelas-jelas melanggar Perpres No. 46 Tahun 2025 pada Pasal 38 ayat (8) yang menyatakan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode pemilihan Penyedia melalui Pengadaan Langsung dengan nilai paling sedikit diatas Rp50 Juta Wajib menggunakan aplikasi sistem pengadaan secara elektronik dengan Fitur Transaksional”, kata Koordinator K-MAKI, Boni Budi Yanto.
Adapun 48 paket dimaksud : Belanja Barang Operasional Lainnya Pemeliharaan Alat Audit Kenderaan Bermotor Non Statis, Pagu Rp75.700.000,-, Kode RUP 65556558, Waktu Pemilihan Januari 2026; Belanja Barang Pakaian Dinas Harian Kantor Induk BPTD Kelas II Sumatera Selatan, Pagu Rp113.100.000,-, Kode RUP 67063332, Waktu Pemilihan April 2026; Belanja Barang Pakaian Dinas Lapangan Kantor Induk BPTD Kelas II Sumatera Selatan, Pagu Rp113.100.000,-, Kode RUP 67063379, Waktu Pemilihan April 2026; Pemeliharaan Traffic Light Simpang Citra Grand City, Pagu Rp67.100.000,-, Kode RUP 67335695, Waktu Pemilihan Mei 2026; Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Terminal Tipe A Karya Jaya, Pagu Rp70.720.000,-, Kode RUP 67709820, Waktu Pemilihan Agustus 2026; Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Terminal Tipe A Kayu Agung, Pagu Rp119.463.000,-, Kode RUP 67709823, Waktu Pemilihan Agustus 2026; Pengadaan dan Pemasangan Kanopi Motor Kenderaan Dinas dan Pegawai, Pagu Rp148.354.000,-, Kode RUP 67783573, Waktu Pemilihan September 2026; Belanja Keperluan Perkantoran Terminal Tipe A Alang-Alang Lebar, Pagu Rp113.326.000,-, Kode RUP 67784087, Waktu Pemilihan Januari 2026.
Belanja Barang Operasional Lainnya Terminal Tipe A Karya Jaya, Pagu Rp54.631.000,-, Kode RUP 67784757, Waktu Pemilihan Januari 2026; Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Terminal A Simpang Periuk, Pagu Rp134.057.000,-, Kode RUP 67784903, Waktu Pemilihan September 2026; Belanja Barang Operasional Lainnya Terminal Tipe A Batu Kuning, Pagu Rp54.634.000,-, Kode RUP 67787055, Waktu Pemilihan Januari 2026; Belanja Barang Operasional Lainnya Terminal Tipe A Batay, Pagu Rp54.634.000,-, Kode RUP 67787102, Waktu Pemilihan Januari 2026; Belanja Barang Operasional Lainnya Terminal Tipe A Kayu Agung, Pagu Rp56.000.000,-, Kode RUP 67787114, Waktu Pemilihan Januari 2026; Belanja Barang Operasional Lainnya Terminal Tipe A Betung, Pagu Rp54.634.000,-, Kode RUP 67787284, Waktu Pemilihan Januari 2026; Belanja Modal Peralatan dan Mesin Terminal Tipe A Alang-Alang Lebar, Pagu Rp87.482.000,-, Kode RUP 67787521, Waktu Pemilihan Januari 2026; Belanja Keperluan Perkantoran Terminal Tipe A Karya Jaya, Pagu Rp83.672.000,-, Kode RUP 67787544, Waktu Pemilihan Januari 2026; Belanja Keperluan Perkantoran Terminal Tipe A Kayu Agung, Pagu Rp86.492.000,-, Kode RUP 67787605, Waktu Pemilihan Januari 2026; Belanja Keperluan Perkantoran Terminal Tipe A Batu Kuning, Pagu Rp79.657.000,-, Kode RUP 67787660, Waktu Pemilihan Januari 2026.
Belanja Keperluan Perkantoran Terminal Tipe A Batay, Pagu Rp61.453.000,-, Kode RUP 67787718, Waktu Pemilihan Januari 2026; Belanja Keperluan Perkantoran Terminal Tipe A Simpang Periuk, Pagu Rp61.509.000,-, Kode RUP 67787747, Waktu Pemilihan Januari 2026; Belanja Keperluan Perkantoran Terminal Tipe A Betung, Pagu Rp79.878.000,-, Kode RUP 67787808, Waktu Pemilihan Januari 2026; Belanja Keperluan Perkantoran Terminal Tipe A Alang-Alang Lebar, Pagu Rp58.677.000,-, Kode RUP 67787930, Waktu Pemilihan Januari 2026; Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Local Port Service (LPS) Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api, Pagu Rp122.875.000,-, Kode RUP 67788560, Waktu Pemilihan Januari 2026; Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pelabuhan Sri Menanti, Pagu Rp123.993.000,-, Kode RUP 67788584, Waktu Pemilihan September 2026; Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pelabuhan Karang Baru, Pagu Rp95.000.000,-, Kode RUP 67803309, Waktu Pemilihan September 2026; Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Terminal Tipe A Alang-Alang Lebar, Pagu Rp58.597.000,-, Kode RUP 67803486, Waktu Pemilihan Januari 2026; Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pelabuhan Tanjung Api-Api, Pagu Rp135.000.000,-, Kode RUP 67804013, Waktu Pemilihan September 2026.
Belanja Barang Operasional Lainnya UPPKB Merapi, Pagu Rp79.628.000,-, Kode RUP 67804550, Waktu Pemilihan Januari 2026; Belanja Jasa Tera Ulang UPPKB Merapi, Pagu Rp90.000.000,-, Kode RUP 67804609, Waktu Pemilihan Januari 2026; Belanja Pemeliharaan Peralatan Mesin UPPKB Merapi, Pagu Rp145.516.000,-, Kode RUP 67804614, Waktu Pemilihan Januari 2026; Pengadaan dan Pemasangan Kanopi Mobil Kenderaan Dinas dan Pegawai, Pagu Rp254.500.000,-, Kode RUP 67804625, Waktu Pemilihan September 2026; Belanja Modal Peralatan dan Mesin UPPKB Merapi, Pagu Rp66.500.000,-, Kode RUP 67804654, Waktu Pemilihan : Januari 2026; Belanja Keperluan Perkantoran UPPKB Merapi, Pagu Rp103.816.000,-, Kode RUP 67804687, Waktu Pemilihan Januari 2026; Belanja Keperluan Perkantoran UPPKB Talang Kelapa, Pagu Rp60.636.000,-, Kode RUP 67804690, Waktu Pemilihan : Januari 2026; Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin UPPKB Talang Kelapa, Pagu Rp92.044.000,-, Kode RUP 67804693, Waktu Pemilihan Januari 2026; Belanja Keperluan Perkantoran UPPKB Kertapati, Pagu Rp58.680.000,-, Kode RUP 67804695, Waktu Pemilihan Januari 2026; Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin UPPKB Kertapati, Pagu Rp108.619.000,-, Kode RUP 67804698, Waktu Pemilihan Januari 2026; Belanja Barang Operasional Lainnya Kegiatan Pemeriksaan dan Sertifikasi Kelaiklautan Kapal, Pagu Rp55.500.000,-, Kode RUP 67810752, Waktu Pemilihan Januari 2026; Belanja Barang Non Operasional Lainnya Monitoring dan Pemantauan Hari Raya Keagamaan dan Tahun Baru, Pagu Rp78.725.000,-, Kode RUP 67811063, Waktu Pemilihan Januari 2026; Belanja Barang Non Operasional Lainnya Kegiatan Penyusunan Rencana Program Anggaran dan Laporan Evaluasi Kinerja, Pagu Rp58.212.000,-, Kode RUP 67811167, Waktu Pemilihan Januari 2026.
Belanja Barang Non Operasional Lainnya Kegiatan Pelaksanaan Posko Ankutan Natal dan Tahun Baru, Pagu Rp210.893.000,-, Kode RUP 67811199, Waktu Pemilihan Januari 2026; Belanja Sewa Operasional dan Pemeliharaan Kantor, Pagu Rp 268.524.000,-, Kode RUP 67811427, Waktu Pemilihan Januari 2026; Belanja Barang Operasional Lainnya Operasional dan Pemeliharaan Kantor, Pagu Rp 97.955.000,-, Kode RUP 67811431, Waktu Pemilihan Januari 2026; Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Operasional dan Pemeliharaan Kantor, Pagu Rp600.135.000,-, Kode RUP 67811438, Waktu Pemilihan Januari 2026; Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya Operasional dan Pemeliharaan Kantor, Pagu Rp226.878.000,-, Kode RUP 67811442, Waktu Pemilihan Januari 2026; Belanja Keperluan Perkantoran Operasional dan Pemeliharaan Kantor, Pagu Rp98.752.000,-, Kode RUP 67811448, Waktu Pemilihan Januari 2026; Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Operasional dan Pemeliharaan Kantor, Pagu Rp74.014.000,-, Kode RUP 67811457, Waktu Pemilihan September 2026; dan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Operasional dan Pemeliharaan Kantor, Pagu Rp141.510.000,-, Kode RUP 67811460, Waktu Pemilihan Januari 2026.
Pengadaan 110 paket Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai pagu setiap paket dibawah Rp50 Juta yang juga dilaksanakan dengan metode pemilihan penyedia Pengadaan Langsung tak jelas rimbanya, tak satupun diumumkan pada Fitur Pencatatan Non Tender LPSE Kemenhub.
Tidak hanya itu, Realisasi Pengadaan 45 paket Swakelola tahun 2026 total pagu Rp 2.549.000.000,- juga tidak dicatatkan pada Fitur Pencatatan Swakelola LPSE Kemenhub.
Menurut Koordinator K-MAKI, Boni Budi Yanto, sesuai amanat Perpres No. 46 Tahun 2025 dan aturan turunannya, seluruh transaksi pengadaan baik melalui Penyedia maupun Swakelola harus terekam secara elektronik. Tugas ini wajib dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) setelah seluruh proses administrasi manual selesai dilakukan.
Pencatatan Realisasi ini Wajib dilakukan untuk kepentingan : Transparansi dan Akuntabilitas, memastikan setiap penggunaan uang negara pada paket Swakelola terdokumentasi dengan valid dalam sistem nasional; Penilaian Kinerja (ITKP), Pengisian fitur pencatatan ini berpengaruh langsung pada nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) dari instansi pemerintah yang bersangkutan; Monitoring dan Evaluasi, mempermudah pengawasan internal dan audit terhadap realisasi fisik dan keuangan dari paket pengadaan swakelola.
Adapun Dokumen yang Diinput pada Menu Realisasi meliputi : Bukti Pembelian/Nota, Kuitansi, Surat Perjanjian (Kontrak Swakelola), dan Surat Pesanan. Setelah PPK mengisi detail pelaksana, nomor dokumen, nilai realisasi, serta mengunggah bukti fisiknya, paket tersebut harus disimpan hingga statusnya berubah menjadi “Paket Sudah Selesai” agar tercatat sepenuhnya di beranda sistem.
Kepala BPTD Kelas II Sumsel, Nurhadi Unggul Wibowo yang dikonfirmasi DETEKTIFSWASTA melalui surat tanggal 25 September 2026 No. 024/Red-DS/W/09/2026 terkait dugaan pelanggaran Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2025 tentang perubahan kedua Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sampai berita ini ditulis, belum memberikan tanggapan. (ps)
