Menteri BUMN Erick Thohir Bersama PPNI Komitmen Percepat Vaksin Covid-19

oleh
detektifswasta.xyz – Indonesia

Ketua Pelaksana Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) yang juga Menteri BUMN, Erick Thohir, bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) membahas mengenai rencana penyebaran vaksin Covid-19 yang saat ini sedang dalam proses pembuatan. Satgas PCPEN mendapat masukan dari IDI dan PPNI untuk imunisasi yang akan dilakukan awal tahun depan tersebut.

” kata Erick Thohir dalam rapat khusus di akun Kementerian BUMN , Kamis (3/9/2020)

Masukan yang diberikan terkait pemetaan skala prioritas yang bisa diutamakan untuk mendapat vaksin terlebih dahulu. Pemetaan yang dilakukan terkait jumlah dokter, perawat, dan bidan, serta TNI dan Polri sebagai garda terdepan penanganan Covid-19. Angka-angka yang bisa dikonsolidasikan termasuk kriteria dokter dan perawat. PCPEN mendapat usulan bagus untuk membuat Tim Penilai Vaksin sehingga ke depan, vaksin tak akan menjadi “proyek dagangan” yang menguntungkan sebagian orang. Vaksin yang diberikan oleh Pemerintah akan diberikan secara berbayar atau pun gratis. Pemerintah akan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk memetakan anggota BPJS yang layak mendapat vaksin gratis.

Sejauh ini, dari total 230 juta penduduk Indonesia baru 70% vaksin yang sudah diujicobakan, dengan range usia 18 tahun ke atas yang merupakan usia muda masih belum diujicobakan. Pemerintah, IDI, dan PPNI juga akan berkoordinasi menyusun skema proteksi yang lebih baik kepada dokter dan perawat agar korban dari dunia kesehatan tak lagi berjatuhan. Ke depan akan diadakan pelatihan bagi perawat yang ada di 70 Rumah Sakit BUMN agar mereka dapat menjadi perawat ahli yang saat ini jumlahnya terbatas di ICU. IDI mengatakan, dari sisi imunitas vaksin memiliki keterbatasan waktu, minimal 6 bulan waktu perlindungan. Oleh karena itu, vaksin harus bisa dilakukan secara serempak dan diselesaikan dalam waktu 6 bulan. Untuk penyebaran vaksin harus dilakukan secara gotong royong, dari dokter, perawat, dan bidan untuk membantu pemerintah melakukan vaksinasi hingga tingkat kota/kabupaten dan kecamatan. IDI akan mengkaji penyebab kasus kematian petugas kesehatan demi perbaikan ke depan. (EL)