Detektifswasta.xyz
Palembang,- Gubernur Sumsel H. Herman Deru langsung menyampaikan paparan terkait rencana pembangunan pelabuhan laut dalam Tanjung Carat di hadapan Menteri Perhubungan (Menhub) RI Budi Karya Sumadi, sesaat setelah Menhub RI dan rombongan tiba di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) 2 Palembang dalam rangka kunker di Sumsel, kemarin Sabtu (20/2/2021)
Dalam kesempatan tersebut, Deru sapaan akrab Gubernur Sumsel, Memastikan bahwa lahan seluas 461 hektare yang disiapkan untuk pembangunan pelabuhan Tanjung Carat saat ini sudah berstatus clear and clean.
Menhub RI Budi Karya Sumadi mengatakan, sebelum mengarah kepada pembangunan pelabuhan tersebut pihaknya saat ini memang terlebih dulu ingin memastikan soal kepemilikan lahan serta kedalaman dan sedimentasi di lokasi.
“Makanya pada hari ini kita ingin mengunjungi tempat yang akan dijadikan salah satu sub Pelabuhan di Indonesia yakni Tanjung Carat,” ujar Menhub.
Hal ini lanjut Budi sekaligus menindaklanjuti arahan Presiden RI Joko Widodo yang menginginkan agar pelabuhan tersebut segera dibangun pada tahun ini serta direncanakan selesai pada tahun 2023 mendatang. Sehingga pihaknya punya waktu sekitar 2 tahun untuk menyelesaikan semua proses pembangunan pelabuhan.
“Karena itu status kepemilikan tanahnya harus benar-benar beres dan clean. Mengenai status Kepemilikan tanah ini menjadi suatu kunci supaya kita lebih confidence dalam bekerja,” tambahnya.
Sementara itu, Deru dalam paparannya di hadapan Menhub RI dan jajaran menjelaskan secara detail bahwa terkait status lahan pelabuhan yang akan di bangun memang sangat penting untuk dibebaskan lahannya.
Sejak tahun 2016 jelas Deru, Kemeneterian Kehutanan (Kemenhut), sudah menetapkan Rencana Induk Pembangunan (RIP) terkait pembangunan kawasan tersebut.
Bahkan dalam Fisibility Study yang telah dibuat oleh PT. Pelindo II bahwa lahan ini termasuk area untuk pengguna lain yang telah diberikan ijin oleh Kemenhut sesuai dengan surat No : 806 Tahun 2014. Dimana terdata ada seluas kurang lebih sekitar 600 ha lahan yang kemudian dipotong untuk kebutuhan jalan sehingga luas lahan bersih menjadi sekitar 461 hektare.
“Dan lahan itu tidak ada satupun yang menggunakan tanah pihak lain. Jelasnya Dikarenakan, lahan ini semuanya aset milik Pemprov Sumsel seluas 461 hektare,” jelasnya.
Dengan status kepemilikan lahan yang jelas ini serta ditambah dengan kunjungan langsung oleh Menhub ke Tanjung Carat Kabupaten Banyuasin dan Tanjung Tapa Kabupaten OKI.
Maka dari itu, Deru berharap impian masyarakat Sumsel untuk memiliki pelabuhan besar akan segera terwujud menjadi kenyataan dalam waktu dekat ini. Terangnya
Sesuai desain awal dalam RIP jelas Deru, pelabuhan Tanjung Carat akan dibangun dengan draft kedalaman 12-15 meter. jalan penunjang ke pelabuhan ini sejauh 7 Km juga sudah disetujui oleh Kementerian PUPR bahkan sudah dilakukan pengerjaan permulaan di jalan tersebut.
Sementara jika menggunakan opsi kedua dengan draft kedalaman 5-6 meter harus dilakukan pelepasan kawasan hutan kembali, dan mengajukan permohonan kembali ke Kemenhut RI.
“Dalam rapat terakhir ada opsi kedua dengan draft kedalaman 5-6 meter. Kita tentu ingin desain pertama karena pemeliharaannya tidak mahal dibandingkan dengan draft 5-6 meter. Apalagi jarak opsi kedua ini masih jauh dengan laut lepas ” jelasnya.
Terkait anggarannya yang cukup fantastis untuk pembangunan pelabuhan Tanjung Carat sesuai desain titik awal, Deru optimistis hal itu bisa disiasati dengan memodifikasi desain konstruksi.
“Jadi titik lokasinya tetap disana yakni mengacu pada (titik awal)asalkan desain konstruksinya saja yang diubah agar biaya pemeliharaannya kedepan tidak mahal sehingga tidak ada pemborosan dalam anggaran”.
Pelabuhan ini menurut Deru sangat diharapkan dapat segera terwujud sehingga untuk melakukan ekspor kedepannya Sumsel tidak harus ke Bengkulu atau Pelabuhan Panjang Lampung seperti yang selama ini dilakukan.
Hadir dalam kesempatan tersebut Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Seprian Hari Setio, Direktur Public Private Partnerships (PPP) Bappenas Sri Bagus, Direktorat Jendral Perhubungan Laut Agus Purnomo, Direktur Utama Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) Wahid Sutopo serta Direktur Utama Pelindo II Arif Suhartono, serta sejumlah Kepala OPD terkait di lingkungan Pemprov Sumsel. (andre)
