Palembang, detektifswasta.xyz – Sesuai Undang-Undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pelaksanaan tindak lanjut Rekomendasi BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 No. 61.B/T/LHP/DJPN.V.PLG/PPD.01/07/2026 tanggal 14 Juli 2026 menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan DPRD yang Wajib Ditindaklanjuti dalam waktu 60 Hari setelah LHP diterima.
Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (LHP BPK RI) atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 No. 61.B/T/LHP/DJPKN.V.PLG/PPD.01/07/2026 XVIII.PLG/05/2025 tanggal 14 Juli 2026 dipaparkan sebanyak 25 temuan pemeriksaan terkait kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengadaan Seragam Sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) tidak sesuai ketentuan mengakibatkan kelebihan pembayaran minimal sebesar Rp 2.679.602.635,41 yang terdiri dari Biaya Pengujian Seragam tidak sesuai ketentuan sebesar Rp 56.655.000,- dan Pemahalan Harga Pengadaan Seragam Sekolah minimal sebesar Rp 2.622.947.635,41.
Atas temuan ini BPK merekomendasikan kepada Bupati Muara Enim agar memerintahkan Kepala Disdikbud untuk memproses kelebihan pembayaran atas pemahalan harga seragam sekolah minimal sebesar Rp 2.679.602.635,41 sesuai ketentuan perundang-undangan dan menyetorkan ke Kas Daerah.
Pengadaan perlengkapan sekolah pada Disdikbud tidak sesuai ketentuan mengakibatkan kelebihan pembayaran atas pemahalan harga pengadaan perlengkapan sekolah minimal sebesar Rp 2.086.900.417,-.
Atas temuan ini BPK merekomendasikan kepada Bupati Muara Enim agar memerintahkan Kepala Disdikbud untuk memproses kelebihan pembayaran atas pemahalan harga pengadaan perlengkapan sekolah minimal sebesar Rp2.086.900.417,- sesuai ketentuan perundang-undangan dan menyetorkan ke Kas Daerah.
Pengadaan Smartboard pada Disdikbud tidak sesuai ketentuan mengakibatkan kelebihan pembayaran atas pemahalan harga satuan pengadaan smartboard minimal sebesar Rp6.760.800.000,-.
Atas temuan ini BPK merekomendasikan kepada Bupati Muara Enim agar memerintahkan Kepala Disdikbud untuk memproses kelebihan pembayaran atas pemahalan harga pengadaan smartboard minimal sebesar Rp6.760.800.000,- sesuai ketentuan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah.
Penatausahaan persediaan pada Disdikbud tidak memadai mengakibatkan risiko penyalahgunaan persediaan karena tidak adanya dokumen pencatatan yang lengkap dan memadai. Atas temuan ini BPK merekomendasikan kepada Bupati Muara Enim agar memerintahkan Kepala Disdikbud selaku Pengguna Barang untuk menyusun SOP pendistribusian barang khususnya barang hasil Belanja Barang dan jasa serta Belanja Modal.
BPK juga menemukan adanya Kekurangan Volume pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada 4 Perangkat Daerah sebesar Rp6.189.297.577,65 yang mengakibatkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pada 13 pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp4.118.456.312,02 dan potensi kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pada 7 pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp 2.070.841.265,63.
Atas temuan ini BPK merekomendasikan kepada Bupati Muara Enim agar Kepala Perangkat Daerah untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp4.118.456.312,02 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke Kas Daerah, serta memproes potensi kelebihan pembayaran atas kekurangan volume sebesar Rp 2.070.841.265,63 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhitungkan pada pembayaran berikutnya atau menyetorkan ke Kas Daerah.
Pembayaran Biaya Langsung Personel pada Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi pada 5 Perangkat Daerah tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran biaya langsung personel pada 64 pekerjaan pada 5 Perangkat Daerah sebesar Rp 419.775.745,85.
Atas temuan ini BPK merekomendasikan kepada Bupati Muara Enim agar memerintahkan 5 Kepala Perangkat Daerah untuk menyetorkan ke Kas Daerah kelebihan pembayaran sebesar Rp 417.743,07, yaitu : Kepala Disdikbud Rp 262.449.886,23; Kepala Dispora sebesar Rp 37.551.384,62; Kepala Dinas PMD sebesar Rp 102.322.222,22; Kepala DPPESDM sebesar Rp 15.096.250,-.
Dalam LHP juga terungkap adanya Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai tidak sesuai ketentuan mengakibatkan pembayaran TPP ASN melebihi ketentuan sebesar Rp2.741.428.156,-.
Dan atas temuan ini BPK merekomendasikan kepada Bupati Muara Enim agar memerintahkan Kepala Perangkat Daerah untuk memproses kelebihan TPP ASN melebihi ketentuan sebesar Rp2.741.428.156,- sesuai ketentuan perundang-undangan dan menyetorkan ke Kas Daerah.
Temuan lainnya, mekanisme pengeluaran kas pada akhir Tahun 2025 tidak sesuai ketentuan mengakibatkan terjadinya pembayaran belanja yang melewati tahun anggaran yang tidak sesuai ketentuan.
Atas temuan ini BPK merekomendasikan kepada Bupati Muara Enim agar memerintahkan Kepala BPKAD selaku BUD untuk berkoordinasi dengan PT BSB supaya menutup rekening penampungan yang tidak sesuai ketentuan.
SPME (Perseroda) tidak menyampaikan Laporan Keuangan Tahun 2025 mengakibatkan nilai investasi Pemkab Muara Enim pada PT SPME sebesar Rp3.286.691.742,18 tidak dapat diyakini kewajarannya.
Atas temuan ini BPK merekomendasikan kepada Bupati Muara Enim agar memerintahkan Sekretaris Daerah untuk menyusun Akta Pendirian dan Anggaran Dasar PT. SPME, menetapkan susunan pengurus PT. SPME dan bersama Kepala BPKAD supaya berkoordinasi dengan PT. PACB dalam kejelasan status kepemilihan tanah seluas 401,6722 Hektar.
Apakah Pemkab Muara Enim telah menindaklanjuti Rekomendasi dalam LHP BPK RI No. 61.B/T/LHP/DJPKN.V.PLG/PPD.01/07/2026 XVIII.PLG/05/2025 tanggal 14 Juli 2026 tersebut? Sampai berita ini ditulis Plt. Bupati Muara Enim Ir. Hj. Sumarni, M.Si yang dikonfirmasi DETEKTIFSWASTA melalui surat No. 02/Red-DS/W/09/2026 tanggal 01 September 2026, belum memberikan tanggapan. (ps/kar)
