Detektifswasta.xyz
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyoroti penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pasalnya, tidak ada keseimbangan dari sisi belanja.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut hampir semua daerah memiliki porsi belanja pegawai yang cukup tinggi jika dibandingkan belanja modal. Hal ini berdampak pada belanja yang sampai ke masyarakat tidaklah banyak.
“Kami sudah keliling ke berapa daerah. Saya tidak ingin sebutkan. Tidak enak. Hampir semua daerah itu belanja itu proporsi belanja modalnya kecil. Belanja modal itu adalah belanja langsung ke masyarakat. Baik untuk pendidikan, kesehatan dan lain-lain,” katanya dalam Musrenbangnas, beberapa waktu lalu.
Mengutip dari Oke Zone, 9 Mei 2021. Ada beberapa fakta menarik dari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD):
1. Porsi Belanja Pegawai di Pemda Besar
Hampir semua daerah memiliki porsi belanja pegawai yang cukup tinggi jika dibandingkan belanja modal. Hal ini berdampak pada belanja yang sampai ke masyarakat tidaklah banyak.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, sebagian besar belanja di daerah diperuntukan untuk belanja pegawai dan operasional. Bahkan belanja operasional pun ujung-ujungnya juga untuk pegawai.
“Hampir 70a%, ada bahkan yang 80% itu belanja untuk pegawai atau belanja operasional. Jadi belanja pegawai dan belanja operasional untuk pegawai juga. Termasuk beli barang untuk kepentingan pegawai juga,” ujarnya.
Program belanja pegawai dan operasional pun bermacam macam. Salah satunya penguatan dengan menggelar rapat koordinasi (rakor). Di mana menurutnya program ini seringkali hanya berujung pada honor.
“Macam-macam programnya. Penguatan ini, penguatan ini. Saya sampaikan kapan kuat-kuatnya gitu penguatan terus. Dengan rakor, rakor isinya honor nantinya,” ujarnya
2. Penyebab Jalan Rusak dan Sampah Bertebaran
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa seringkali porsi anggaran pegawai lebih tinggi dibandingkan belanja modal. Hal ini berdampak pada tidak maksimalnya pembangunan yang ada di daerah.
“Jalan-jalan rusak. Sampah bertebaran. Karena apa? Karena belanja modalnya kecil. Ada saya cek belanja modalnya hanya 12%. Artinya belanja operasionalnya lebih kurang 88%. Hanya 12%. Nanti 12% pun yang digunakan untuk pegawai rapat-rapat lagi itu mungkin 3%,4%,5%. Jadi yang sampai ke masyarakat 7%, 8%. Ini menyedihkan,” katanya
3. Kepala Daerah Jangan Mau Dibodohi
Mendagri Tito Karnavian mengatakan kepala daerah tidak dibodoh-bodohi bawahannya dalam penyusunan anggaran di daerah.
“Tolong rekan-rekan kepala daerah. Terutama kepala daerah baru jangan mau juga di bodoh-bodohin. Buat tim khusus, tim teknis untuk penyusunan RKP, APBD dan lain-lain,” tuturnya.
4. Penyusunan APBD Harus Ikuti Prinsip Money Follow Program
Penyusunan anggaran pada saat ini mengikuti prinsip money follow program. Dimana programnya dibuat melalui musrenbangnas lalu uangnya mengiku
Oleh karena itu, Kementerian Dalam Negeri meminta agar porsi belanja modal ditambah setidaknya 30 hingga 40%.
5. Pemda Diminta untuk Bantu Genjot Ekonomi Nasional
Pemerintah Daera diminta untuk menggenjot perekonomian nasional perlu usaha dari pemerintah daerah. Utamanya pada kuartal II ini.
Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta untuk segera membelanjakan anggarannya untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan masih banyak daerah yang belum membelanjakan anggarannya. Sehingga banyak yang mengendap di perbankan.
6. Sri Mulyani Sebut Belanja APBD Boros untuk Pegawai
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyanyangkan porsi belanja pegawai di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih cukup tinggi. Rata-rata 34,7% dari belanja di APBD digunakan untuk belanja pegawai.
“Porsi belanja pegawai masih sangat tinggi. Dalam hal ini ada yang mencapai 53,9% seperti Pematang Siantar dan ada yang rendah seperti Papua Barat 9,15%,” ucapnya. (Ril/el)
